Tingkat penyelundupan di Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan. Upaya pemberantasannya memerlukan figur yang cakap memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan langkah-langkah yang efektif, ketegasan, serta kemampuan untuk menghindari jeratan birokrasi yang berbelit.
Informasi intelijen keuangan yang pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, pada pertengahan November 2024, mencatat transaksi penyelundupan mencapai angka Rp 216 triliun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jumlah ini tentu saja tidak dapat dianggap remeh.
Budi Gunawan, atau yang akrab disapa BG, menyatakan bahwa penyelundupan yang terjadi secara masif menghambat perkembangan produk lokal. Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai modus operandi penyelundupan telah berhasil diidentifikasi, seperti ketidaksesuaian dokumen, kegiatan ekspor impor ilegal, penyalahgunaan fasilitas free trade zone di kawasan perdagangan bebas, serta praktik pencucian uang.
Sosok Cekatan Dibutuhkan untuk Memberantas Mafia Penyelundupan
Sebelumnya, nama Letjen Purn Djaka Budhi Utama santer disebut sebagai kandidat ideal untuk menduduki posisi komandan di Ditjen Bea Cukai. Djaka bahkan sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyadi, pada tanggal 23 Mei 2025.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Djaka adalah sosok yang paling tepat untuk melakukan reformasi di tubuh Bea Cukai karena membutuhkan keberanian. Lebih lanjut, Pras, demikian sapaan akrabnya, menambahkan bahwa terdapat banyak dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam Bea Cukai.
"Mengapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI? Anda sekalian harus memahami bahwa Bea Cukai ini, setelah kita kaji, membutuhkan sosok yang benar-benar berani. Karena di situ (Bea Cukai), maaf jika kurang berkenan, tetapi kita semua menyadari bahwa banyak sekali pelanggaran yang masuk melalui jalur Bea Cukai," ungkap Pras kepada awak media di Istana pada Jumat, 23 Mei 2025.
Bea Cukai merupakan garda terdepan yang strategis sebagai jalur keluar masuk barang. Pras menilai bahwa Djaka memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian, terlebih lagi jalur Bea Cukai mencakup seluruh wilayah Indonesia.
"Intinya adalah kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penertiban-penertiban dengan mempermudah, menderegulasi hal-hal yang mempersulit," imbuh Pras.
Di sisi lain, Pras tidak mengabaikan sorotan publik terhadap latar belakang Djaka sebagai seorang prajurit TNI. Justru, menurut Pras, TNI memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
"Mengapa demikian? TNI adalah institusi kita. Coba lihat hasil survei. Lembaga yang paling dipercaya adalah TNI. Tetapi memang proses asesmennya memakan waktu. Lamanya proses ini karena, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau ingin kita berikan penugasan di sana, tidak semuanya sanggup dan bersedia menerima penugasan ini," jelas Pras.
Faktor Kepercayaan dari Prabowo
Djaka bukanlah sosok yang asing bagi Prabowo. Keduanya memiliki kedekatan saat sama-sama bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di mana Djaka merupakan anak buah Prabowo sejak menjadi perwira pertama. Selain itu, situasi di Bea Cukai yang memerlukan penanganan khusus dinilai menjadi alasan Prabowo mengambil keputusan dengan menunjuk Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai.
"Tujuan Pak Prabowo Subianto menempatkan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menurut saya, adalah karena adanya situasi abnormal di lingkungan Bea dan Cukai, sehingga Presiden menempuh cara nonkonvensional dengan menempatkan militer di situ. Walaupun, sebelum dilantik, beliau segera dipensiunkan agar tidak melanggar Undang-Undang TNI," ujar pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, kepada detikcom, Selasa (27/5/2025).
Selamat menyebutkan bahwa kondisi yang menantang di dalam Bea Cukai tentunya didukung oleh mafia yang menggerogoti pendapatan negara. Selamat juga menilai bahwa Prabowo membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk menangani masalah tersebut.
"Begitu juga kasus penyelundupan barang-barang yang dilarang atau yang dikenakan pajak yang tinggi, tentu ini juga merupakan bagian dari praktik-praktik mafia hitam di Bea Cukai, seperti kasus penyelundupan satwa yang dilindungi, misalnya, tumbuhan yang dilindungi, kemudian barang-barang terlarang yang tidak boleh dikirim sebagai barang impor," jelas Selamat.
"Nah, ini adalah bagian yang harus dibenahi, dan Prabowo menempatkan orangnya, orang kepercayaannya, karena sudah lama bekerja sama. Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus, Djaka Budi Utama masih menjadi perwira pertama. Jadi, hilangnya penerimaan negara dari pajak impor dan bea cukai ini kerugian ekonominya sangat tinggi sekali, apalagi mereka melakukan upaya persaingan dagang atau persaingan yang tidak sehat," imbuh Selamat.
Menurut Selamat, Prabowo perlu mengembalikan kepercayaan publik kepadanya. Sosok Djaka dinilai Selamat layak untuk menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.
"Posisi Djaka Budi Utama juga nantinya akan lebih fokus mengawasi, memperkuat pengawasan internal dan juga eksternal untuk mencegah praktik korupsi dan mafia di Bea dan Cukai, dan tentu saja akan ada kerja sama yang lebih intensif lagi dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi agar pelanggaran hukum yang dilakukan oknum Bea dan Cukai dapat dikenai sanksi yang tegas dan mengandung efek jera agar tidak terjadi lagi praktik-praktik mafia," kata Selamat.
Cerita Aparat TNI Mendukung Bea Cukai Memberantas Mafia
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, mendukung penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Dia menyebutkan bahwa memberantas mafia penyelundupan bea cukai membutuhkan keberanian yang besar, dan Djaka dinilai memiliki kapasitas untuk itu.
"Jadi, kalau sekarang (Dirjen Bea Cukai dari) tentara, bagi saya itu bagus, karena terlalu banyak mafianya. Saya sangat mendukung itu karena penyelundupannya itu gila-gilaan," kata Soleman kepada detikcom, Senin (26/5/2025).
Soleman menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai KaBAIS tahun 2012. Dia diminta oleh Kepala Bea Cukai saat itu untuk membantu memberantas penyelundupan di KM Kelud.
"Beliau (Kepala Bea Cukai dulu) itu sudah bolak-balik melawan mafia itu tapi tidak berhasil. Minta bantuan saya, kita bantu, Bea Cukai di depan kita di belakang," ucapnya.
Dia menilai bahwa selama ini Bea Cukai kurang memiliki keberanian untuk menyikat mafia yang diduga memiliki bekingan aparat. Oleh sebab itu, dia yakin bahwa Djaka lebih berani dalam memberantas mafia penyelundupan bea cukai.
"Makanya saya mendukung, karena saya pernah merasakan bagaimana saya membantu Dirjen Bea Cukai waktu itu," ujarnya.
