Pemerintah berencana meningkatkan alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 217 triliun pada tahun 2026. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp 46 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 171 triliun.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerima anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk membiayai program MBG. Kemudian, pada bulan Maret 2025, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program ini sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun pada tahun tersebut.
Informasi mengenai alokasi anggaran MBG untuk tahun depan yang mencapai Rp 217 triliun ini disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Peningkatan anggaran ini diperlukan guna mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima.
“Kami telah memperoleh alokasi anggaran (pagu indikatif 2026) sebesar Rp 217 triliun, yang diperuntukkan bagi pembayaran kepada 82,9 juta penerima,” ungkap Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, dalam sebuah Seminar Perspektif Lingkungan pada MBG yang diselenggarakan di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, pada hari Selasa (27/5/2025).
Nyoto menjelaskan bahwa untuk merealisasikan target 82,9 juta penerima, diperlukan keberadaan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia merinci bahwa target terdekat adalah pembentukan 15.000 SPPG pada bulan September, diikuti 20.000 SPPG pada bulan Oktober, sehingga diharapkan pada akhir tahun dapat tercapai 30.000 SPPG.
“Bapak Presiden memberikan arahan tambahan agar seluruh target selesai pada tahun ini, yaitu menjangkau 82,9 juta penerima. Oleh karena itu, jumlah SPPG yang kami bangun adalah 30.000,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tanggal 21 Mei 2025 telah mencapai Rp 3 triliun.
“Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang telah dicairkan adalah sebesar Rp 3 triliun. Hingga tanggal 21 Mei ini, program MBG telah menjangkau 3.977.519 orang penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak sekolah dari berbagai tingkatan, yaitu SD, SMP, SMA, serta ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (23/5) lalu.
Keputusan untuk menambah anggaran program ini sebenarnya telah diumumkan sejak awal tahun. Di tengah upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah, BGN menjadi salah satu instansi yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.
Anggaran tersebut diperkirakan akan cair pada bulan September 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program MBG, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menghadapi kendala apapun.
“Karena berapapun yang diajukan oleh BGN, pasti akan disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo). Jadi, beliau sangat memperhatikan program ini,” kata Dadan, dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu (22/3).
