Amphuri Harap Menag Lobi Visa Haji Furoda ke Saudi

Admin

08/06/2025

2
Min Read

On This Post

JAKARTA, Liputanku – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyampaikan harapan agar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dapat memberikan bantuan lobi kepada pihak berwenang Arab Saudi terkait penerbitan visa haji furoda.

"Kami tetap menaruh harapan besar pada dukungan Bapak Menteri Agama yang saat ini berada di Tanah Suci. Beliau dikabarkan akan berupaya membantu proses penerbitan visa furoda ini," ungkap Sekjen Amphuri, Zaky Zakariya Anshari, kepada Liputanku pada hari Sabtu (31/5/2025).

"Komunikasi antar pemerintah (Government to Government) di tingkat presiden dan menteri memiliki potensi besar untuk memberikan solusi," lanjutnya.

Zaky menjelaskan bahwa berdasarkan edaran dari Otoritas Umum Penerbangan Arab Saudi (GACA), penutupan bandara untuk pelaksanaan Haji 2025 di Arab Saudi dijadwalkan pada tanggal 2 Juni 2025.

"Oleh karena itu, masih terdapat peluang dalam dua malam mendatang jika terjadi keajaiban dan visa furoda dapat diterbitkan bagi mereka yang benar-benar siap berangkat dengan segala risiko yang ada," jelasnya.

Namun demikian, Zaky menyarankan agar calon jemaah haji furoda yang visanya belum juga diterbitkan mempertimbangkan untuk beralih ke program haji khusus.

"Sebagai langkah aman, masyarakat sebaiknya memilih program Haji Plus atau Khusus dengan kuota pemerintah Indonesia sebagai alternatif pengganti program Furoda atau Mujamalah," sarannya.

Zaky menambahkan bahwa berdasarkan koordinasi terakhir Amphuri dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sistem visa, termasuk semua jenisnya, telah dinyatakan ditutup.

"Kami tetap menghormati upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara anggota Amphuri yang hingga saat ini masih terus berusaha dan menjalin komunikasi dengan Syarikah," tuturnya.

Amphuri berencana menerbitkan surat edaran yang berisi data anggota-anggotanya yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat masalah visa furoda.

"Surat edaran ini nantinya akan memberikan informasi mengenai jumlah jemaah yang batal berangkat serta potensi kerugian yang mungkin timbul," pungkasnya.