Dalam forum ketenagakerjaan terakbar di dunia tersebut, Indonesia mengedepankan tiga isu strategis yang menjadi fokus perhatian nasional, selaras dengan agenda global di bidang ketenagakerjaan.
Sebagai informasi, Konferensi Perburuhan Internasional ini berlangsung mulai hari Senin (2/6/2025) hingga Jumat (13/6/2025).
Yassierli menegaskan bahwa kerja layak bukan sekadar wujud perlindungan, melainkan juga investasi jangka panjang yang krusial.
“(Tujuannya) adalah untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten, bugar, dan produktif,” demikian pernyataan resmi Yassierli yang diterima Liputanku, Minggu (8/6/2025).
Fokus Utama Indonesia
Adapun fokus utama yang diusung Indonesia dalam forum tersebut adalah, pertama, mengenai kerja layak dalam ranah ekonomi digital. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong urgensi regulasi bagi pekerja digital dan platform guna menjamin kepastian kerja serta perlindungan yang setara bagi semua pihak.
Kedua, perlindungan dari ancaman bahaya biologis di lingkungan kerja. Penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan mendukung keberlanjutan usaha.
Ketiga, transisi dari sektor informal menuju sektor formal. Pada kesempatan ini, Indonesia menekankan betapa pentingnya kebijakan yang inklusif guna memperluas jangkauan perlindungan sosial dan peningkatan kompetensi kerja bagi para pekerja di sektor informal.
“Ketiga isu ini dinilai sangat relevan dengan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan dunia kerja yang inklusif, adaptif, serta produktif,” ungkap Yassierli.
Partisipasi aktif delegasi Indonesia di ILC, lanjut Yassierli, bukan semata-mata tentang menyampaikan pandangan, melainkan juga sebagai strategi penting untuk mempererat kerja sama global dan memastikan bahwa suara pekerja, pengusaha, serta pemerintah Indonesia didengar oleh seluruh dunia.
Ia menaruh harapan besar bahwa melalui keikutsertaan aktif dalam ILC ke-113 ini, Indonesia dapat memperkokoh posisinya dalam kerja sama ketenagakerjaan global dan mendorong terciptanya kebijakan internasional yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Keikutsertaan ini sekaligus menjadi dukungan bagi pembangunan SDM yang unggul dan produktif, serta yang tak kalah penting adalah keberlangsungan usaha,” jelas Yassierli.
Prinsip Tripartit
Delegasi Indonesia dalam ILC ke-113 dibentuk berdasarkan prinsip tripartit, yang berarti terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.
Hal ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong dialog sosial sebagai fondasi utama bagi pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan.
“Kami ingin dunia kerja menjadi ruang yang adil dan terbuka bagi semua orang. Oleh karena itu, melalui konferensi ini, kami berharap delegasi Indonesia membawa semangat kolaboratif untuk merumuskan solusi nyata, bukan hanya untuk ketenagakerjaan di Indonesia, tetapi juga untuk komunitas global,” tutur Yassierli.
Dalam kegiatan ILC ke-113 ini, delegasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berperan aktif dalam berbagai sidang komite dan pleno, termasuk Komite Keuangan, Komite Urusan Umum, Komite Diskusi Umum, serta Komite Aplikasi Standar.
Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan juga akan menghadiri pertemuan tingkat regional, seperti Asia-Pacific Group Ministers Meeting, ASEAN Labour Leader Meeting, ASEAN Breakfast Ministers Meeting, serta rapat bilateral dengan Dirjen ILO dan sejumlah negara mitra.
Yassierli dijadwalkan untuk menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sidang pleno ILC pada Senin (9/6/2025) yang akan mengangkat laporan Dirjen ILO berjudul “Jobs, Rights, and Growth: Reinforcing the Connection”.
“Laporan ini menekankan pentingnya keterkaitan erat antara pekerjaan, pemenuhan hak-hak pekerja, dan pertumbuhan ekonomi yang produktif,” pungkas Yassierli.
