Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan sorotan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 Mei 2025 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut berada di -1,47 persen. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak, dengan tujuan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi NTB. Acara tersebut berlangsung di Hotel Lombok Raya, pada hari Rabu, 4 Juni 2025, dengan mengusung tema sentral 'Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia'.
"Setahu saya, NTB tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus," ungkap Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025), menekankan urgensi permasalahan ini.
Menurut pandangannya, penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB adalah progres pengembangan smelter di Pulau Sumbawa yang belum sepenuhnya selesai. Selain itu, kebijakan terkait pemanfaatan konsentrat tambang untuk hilirisasi, yang melarang ekspor, mengindikasikan bahwa ekonomi NTB masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.
"Saya menyadari bahwa Bapak Gubernur telah berupaya keras untuk mengusulkan relaksasi terkait smelter," tambahnya.
Beliau menekankan betapa krusialnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Pasalnya, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari capaian setiap daerah. Oleh karena itu, Mendagri berencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, guna mencari solusi atas permasalahan ini.
"Jika satu, dua, atau tiga provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi minus, hal ini akan berdampak negatif pada angka pertumbuhan nasional secara keseluruhan," jelasnya lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan data pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB. Ia mendorong agar kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan ekonomi yang rendah untuk meningkatkan kinerja mereka.
Mendagri Tito juga mengingatkan akan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi berhubungan erat dengan kenaikan harga barang dan jasa, yang secara langsung mempengaruhi beban hidup masyarakat. Beliau merujuk pada hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menganggap isu biaya hidup dan gaji sebagai masalah paling mendesak, diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja.
"Jika inflasi tinggi, harga-harga melonjak, tentu masyarakat akan merasakan dampaknya. Harga beras mahal, harga telur mahal. Ini adalah poin yang sangat penting, karena menyangkut masalah perut dan beban hidup masyarakat," terangnya dengan lugas.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa Musrenbang diselenggarakan untuk mengumpulkan masukan dari seluruh kabupaten/kota dan mitra kerja. Diharapkan kegiatan ini dapat menyelaraskan penyusunan RPJMD dan RKPD dengan arah kebijakan serta target pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan sejumlah sektor unggulan Provinsi NTB yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pertambangan energi. Ia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi daerahnya selama ini masih didominasi oleh kontribusi sektor pertambangan.
"Kami berharap, ke depan, kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi sektor pertambangan dapat diperkecil dengan meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor lainnya," paparnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota DPD RI, Ibnu Halil dan Evi Apita Maya, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, bupati dan wali kota se-Provinsi NTB, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
