Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat pelaksanaan program pompanisasi serta irigasi. Menurut beliau, langkah percepatan ini menjadi krusial mengingat dampaknya terhadap ketersediaan air dalam beberapa bulan mendatang.
"Hal ini berkorelasi erat dengan persoalan ketersediaan air pada bulan Juni, Juli, Agustus, hingga September yang dianggap sebagai periode kritis. Mengingat sejumlah daerah akan menghadapi musim kemarau, maka kita terus berupaya mendorong produksi agar penurunan tidak terlalu signifikan," ungkap Mendagri dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Selasa (3/6/2025).
Arahan penting ini disampaikan langsung saat beliau memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan dalam Menghadapi Musim Kemarau 2025. Rakor tersebut diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), yang berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan betapa pentingnya sinergi yang terjalin antar tingkatan pemerintahan guna memperkuat jaringan irigasi, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier. Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi demi Mendukung Swasembada Pangan.
"Ini harus kita kerjakan bersama-sama. Inpres ini memberikan [kewenangan], yang sebelumnya terbagi-bagi. Dulu, pusat hanya menangani irigasi primer, provinsi sekunder, dan kabupaten/kota tersier. Namun, seringkali tidak ada sinkronisasi karena ada 552 daerah, dan pusat juga tidak mungkin meng-cover semuanya," tegas beliau.
Inpres tersebut memberikan landasan hukum agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat berkolaborasi tanpa berjalan sendiri-sendiri. Menurut pandangan Tito Karnavian, kolaborasi semacam ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan para petani di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diharapkan dapat terlibat secara aktif.
"Kepala Dinas Pertanian provinsi, kabupaten, kota, mohon periksa kondisi persawahan di daerah masing-masing yang membutuhkan air. Periksa. Kepala Dinas PU seluruh provinsi, kabupaten, kota, periksa mengenai ketersediaan air termasuk irigasi di daerah masing-masing. Nantinya, akan ada rapat khusus yang membahas hal ini," jelasnya.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, yang turut hadir secara virtual, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan di berbagai titik irigasi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau. Kementerian PU fokus pada pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.
"Kita tidak berfokus pada air permukaan, melainkan pada air dalam. Sebab, kami khawatir jika hanya mengandalkan air permukaan, penurunan muka air dan penurunan tanah bisa terjadi. Jadi, aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan," tuturnya.
Dody Hanggodo menambahkan, saat ini sejumlah daerah masih dilanda hujan deras, sesuai dengan prediksi anomali cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam menghadapi ketidakpastian iklim tersebut, Kementerian PU menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui serangkaian langkah strategis.
"Saya telah menginstruksikan untuk fokus pada penanganan kemarau dengan pengadaan pompa dan lain sebagainya," pungkasnya.
