Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan manipulasi data beras sedang ditangani oleh Satgas Pangan. Tindakan manipulatif tersebut, yang berkaitan dengan ketersediaan stok, dinilai menjadi penyebab kenaikan harga beras.
"Proses hukumnya sedang berjalan di Satgas Pangan. Kami mengimbau agar tidak ada pihak yang mempermainkan nasib petani dan konsumen. Saat ini, stok beras kita mencukupi, namun ada upaya untuk memanipulasi data sehingga seolah-olah pasokan beras kita kurang. Setelah dilakukan pemeriksaan, hal tersebut terbukti benar," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Menurut penuturannya, meskipun oknum-oknum tersebut telah menyampaikan permintaan maaf, proses hukum akan tetap dilanjutkan. Amran kembali menegaskan bahwa kondisi stok beras saat ini berada dalam keadaan aman.
"Mereka sudah meminta maaf kepada Satgas Pangan, tetapi saya tegaskan, tidak! Pemeriksaan harus terus berjalan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Jika stok kita memang kurang, solusinya pasti impor. Padahal, stok kita sebenarnya cukup, tidak kurang. Jika kita impor, petani yang akan terkena dampak negatifnya. Mereka bisa kehilangan semangat untuk berproduksi. Saya tidak akan membiarkan pihak-pihak yang berupaya melemahkan petani," tegas Amran.
Amran juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memberikan perhatian dan kemudahan bagi sektor pertanian, termasuk melalui bantuan pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani.
"Bapak Presiden telah memberikan berbagai kemudahan bagi pertanian, seperti bantuan pupuk dan penetapan harga yang menguntungkan. Oleh karena itu, jangan sampai petani dirugikan. Jika negara ingin kuat, ingatlah petani. Jumlah petani kita, baik di sektor pangan, perkebunan, maupun peternakan, mencapai 150 hingga 160 juta. Jika sektor ini diperkuat, Republik ini pasti akan menjadi kuat," jelasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri telah mengambil langkah untuk melakukan investigasi terkait isu kelangkaan dan kenaikan harga beras. Kabar mengenai kenaikan harga dan penurunan stok beras tersebut beredar di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Investigasi tersebut dipimpin oleh Satgas Pangan Brigjen Pol Djoko Prihadi dan Brigjen Pol Kurniawan Affandi. Hasil investigasi Liputanku menunjukkan bahwa pasokan beras di PIBC berada dalam kondisi normal dan mencukupi, serta tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Mengenai stok beras, Satgas Pangan menemukan adanya kejanggalan terhadap data yang dimasukkan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya.
Satgas Pangan mengungkap enam temuan terkait anomali data stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Salah satunya, Satgas Pangan menyatakan bahwa data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton tidak valid.
Angka tersebut diduga bukan merupakan hasil penghitungan riil, melainkan berasal dari selisih stok akhir tanggal 27 Mei (55.853 ton) ditambah pemasukan (2.108 ton), kemudian dikurangi hasil stok opname tanggal 28 Mei (46.551 ton).
Selain temuan anomali data beras, Satgas Pangan juga melakukan pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC, yaitu Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi terkait kenaikan harga beras.
Satgas Pangan mengungkapkan bahwa ketiga toko tersebut mengonfirmasi tidak terjadi lonjakan pengeluaran pada tanggal 28 Mei. Rata-rata distribusi harian mereka berjalan normal, yaitu 30-400 ton tergantung skala toko, dan kenaikan harga beras medium hanya berkisar Rp 100-400/kg, yang masih dalam batas kewajaran.
"Data telah dimanipulasi. Ini bukan kelalaian teknis, melainkan dapat dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara," demikian pernyataan Liputanku.
