“`html
Sejumlah representasi pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri undangan diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi V DPR RI di Jakarta, pada hari Rabu, 21 Mei. Dalam forum tersebut, mereka menyuarakan berbagai keluhan, memberikan masukan konstruktif, dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para pejabat yang hadir.
Hampir seluruh perwakilan ojol yang hadir menyoroti dua permasalahan krusial yang mereka hadapi sehari-hari, yaitu besaran potongan aplikasi yang dianggap memberatkan dan skema slot yang, secara tidak langsung, memaksa mereka mengeluarkan dana tambahan demi memperoleh prioritas order.
Eki Zakiya Aziz, yang mewakili Garda Indonesia, membuka diskusi dengan menyampaikan keluhan mengenai potongan aplikasi yang mencapai angka 20 persen atau bahkan lebih. Menurut pandangannya, angka ideal untuk potongan aplikasi seharusnya berada di kisaran 10 persen. Lebih lanjut, ia menyinggung tentang keberadaan program ‘aceng’ yang berpotensi memberlakukan tarif pukul rata sebesar Rp 5 ribu.
"Kedatangan kami di sini adalah untuk secara khusus memohon bantuan kepada Bapak-bapak yang terhormat di Komisi V DPR, agar dapat mengambil keputusan terkait batasan maksimum potongan aplikasi, yaitu sebesar 10 persen. Selain itu, kami juga menyoroti program ‘aceng’ yang kami nilai sangat tidak manusiawi dan merugikan masyarakat Indonesia," tegas Eki, seperti yang disaksikan oleh tim detikOto melalui kanal YouTube Komisi V DPR RI.
"Di mana letak rasa kemanusiaan dalam kebijakan seperti itu? Padahal, kami hanya memanfaatkan jaringan aplikasi yang disediakan. Bensin adalah tanggungan kami, tenaga kami yang kami kerahkan, dan risiko di jalan pun kami tanggung sendiri," imbuhnya dengan nada prihatin.
Menurut Eki, setelah terbebani dengan potongan aplikasi dan program yang ia sebutkan sebelumnya, para pengemudi ojol juga dihadapkan pada keharusan untuk membayar sejumlah biaya tambahan kepada pihak aplikasi dengan tujuan mendapatkan prioritas dalam alokasi order.
"Kemudian, ada lagi program slot. Kami harus membayar sejumlah uang untuk dapat berpartisipasi dalam program slot tersebut. Jika kami tidak membayar, kami tidak akan mendapatkan orderan. Oleh karena itu, kami memohon agar kedua program yang kami anggap ‘menyedot darah’ rakyat Indonesia ini dapat segera dihapuskan," pintanya dengan harapan.
Pada kesempatan yang sama, Irfan dari Lintas Gajah Mada turut menyampaikan keluhan serupa, dengan fokus pada masalah potongan aplikasi dan program slot. Ia menjelaskan bahwa program slot ini memang bersifat opsional, namun para pengemudi ojol harus menanggung risiko tertentu jika memilih untuk tidak berpartisipasi.
"Jadi, setelah aplikasi memotong penghasilan kami, ojol yang memilih untuk mengikuti program slot harus membayar lagi. Memang opsional, tetapi dampaknya adalah orderan menjadi terbagi. Orderan seolah ‘disimpan’ dan diprioritaskan untuk pengemudi yang membayar. Akibatnya, pengemudi yang tidak ikut program tersebut mengalami penurunan orderan secara signifikan," jelas Irfan.
Video: 25 Perwakilan Ojol Audiensi di Kemenko Polkam, Ini Hasilnya
Video: 25 Perwakilan Ojol Audiensi di Kemenko Polkam, Ini Hasilnya
“`
