Menanggapi aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di berbagai wilayah Indonesia terkait pemotongan upah oleh aplikator, pihak Istana memberikan tanggapan. Pemerintah menyatakan kesediaannya untuk menjadi penghubung antara para mitra pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi.
Seperti yang kita ketahui, sebelumnya para pengemudi ojol dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar di Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap besaran potongan aplikasi yang dianggap terlalu tinggi, yaitu melebihi 20 persen. Para pengunjuk rasa mendesak agar persentase potongan tersebut direvisi menjadi maksimal 10 persen.
Berkaitan dengan tuntutan tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pihak Istana akan berupaya mencari solusi terbaik terkait permintaan para pengemudi ojol. Menurutnya, semua aspek harus diperhitungkan secara matang.
"Kami sedang mengupayakan jembatan komunikasi antara pihak aplikator dan rekan-rekan pengemudi ojol. Tujuannya adalah untuk mencapai titik temu, karena memang perlu adanya dialog dan pembahasan mendalam, mengingat masing-masing pihak memiliki perhitungan tersendiri," jelas Prasetyo, seperti dikutip dari Liputanku CNBC Indonesia, Sabtu (24/5).
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa aplikator memiliki perhitungan komposisi 80-20 persen untuk setiap pesanan yang diterima. Namun, berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para mitra pengemudi, porsi 20 persen tersebut masih dianggap terlalu besar dan membebani.
Oleh karena itu, dialog menjadi sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Prasetyo juga menegaskan bahwa pihaknya telah meminta kementerian terkait untuk membuka ruang audiensi lebih lanjut dengan perwakilan pengemudi ojol.
"Karena bagaimanapun, saudara-saudara kita pengemudi ojol ini merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi kita. Jumlah mereka juga cukup signifikan dari sisi tenaga kerja. Kemudian dari sisi ekonomi juga sangat membantu," tambahnya.
Ojol Berjanji Menghentikan Aksi Demo
Dalam sebuah diskusi terbuka dengan Komisi 5 DPR RI, perwakilan pengemudi ojol dari seluruh Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan aksi demonstrasi apabila pemerintah dan perusahaan aplikator bersedia mengabulkan permintaan penurunan tarif aplikasi.
Ade Armansyah, sebagai perwakilan dari Kelompok Korban Aplikator, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut merupakan isu yang telah lama diperjuangkan dalam setiap aksi massa. Namun, hingga saat ini, pemerintah dan aplikator belum memberikan respons yang memuaskan.
Ade menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan jika DPR ingin merancang Undang-Undang Angkutan Online. Akan tetapi, ia meminta agar DPR terlebih dahulu mendesak pemerintah untuk membuat aturan khusus mengenai tarif potongan aplikasi.
"Kami sangat membutuhkan dukungan dari bapak-bapak sekalian untuk menekan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, agar dapat menetapkan bahwa potongan aplikasi maksimal sebesar 10 persen," ujarnya dengan penuh harapan.
"Dengan demikian, tidak akan ada lagi aksi-aksi ojol di kemudian hari, sampai kami mulai mengikuti arahan bapak-bapak untuk membuat Undang-undang," imbuhnya, menekankan komitmen mereka.
