JAKARTA, MasterV – Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan peringatan kepada pemerintah terkait upaya penulisan ulang sejarah nasional. Beliau menekankan pentingnya menjaga fakta dan kebenaran dalam proses tersebut.
Pernyataan ini disampaikan seusai Djarot memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, 1 Juni 2025.
“Penulisan sejarah, mohon agar benar-benar berpegang pada fakta sejarah yang sebenarnya. Jangan sampai menjadi sekadar ‘his story’, atau cerita versi pihak yang menang saja. Tetapi, harus menjadi cerita perjuangan bangsa kita yang sesungguhnya,” tegas Djarot kepada awak media, Minggu.
Oleh karena itu, Djarot beserta seluruh jajaran PDI-P berharap agar proyek penulisan sejarah yang tengah diupayakan pemerintah dapat dilakukan secara transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat turut mengawasi dan mengantisipasi potensi penghilangan atau penutupan terhadap fakta maupun peristiwa penting di masa lalu.
“Jangan sampai sejarah justru ditutup-tutupi, atau bahkan disimpang-siurkan. Kita harus memastikan bahwa setiap penulisan sejarah dilakukan secara terbuka dan akuntabel,” imbuh Djarot.
Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga menyinggung mengenai Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni yang sempat tidak diakui oleh negara pada masa pemerintahan Orde Baru.
Setelah melalui serangkaian proses pelurusan sejarah yang panjang, Djarot melanjutkan, akhirnya peringatan hari lahir Pancasila diperbolehkan dan diakui secara resmi oleh negara.
“Perlu Anda ketahui bahwa pada masa lalu, hari lahir Pancasila sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru, melalui Kopkamtib pada tahun 1970, setelah wafatnya Bung Karno. Peringatan hari lahir Pancasila dilarang,” ungkap Djarot.
“Hal ini didasarkan pada tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa hari lahir Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni. Pandangan ini kemudian dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan,” pungkasnya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini tengah menjalankan proses penulisan ulang sejarah Indonesia.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ini diharapkan dapat menghasilkan narasi versi terbaru yang akan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.
“Saat ini masih dalam proses, dan penulisan ini melibatkan para sejarawan. Rencananya akan diluncurkan pada tahun ini, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon, seperti dilansir Liputanku ANTARA, Selasa (6/5/2025).
Fadli Zon menyampaikan optimisme terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini.
Penulisan sejarah versi terbaru ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah yang berasal dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.
Beberapa bagian dari sejarah akan mengalami revisi, penambahan, atau pelurusan, sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh para ahli.
“Kami akan memperbarui dan menambahkan beberapa jilid, tentu saja berdasarkan pada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi, para ahli di bidangnya yang memiliki kompetensi dalam menulis dan menyunting buku tersebut,” jelas Fadli Zon.
Beliau menambahkan bahwa terdapat banyak temuan baru, termasuk dari periode prasejarah, serta penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
“Semua perlu diperbarui, dan kami akan melakukannya. Misalnya, periode terakhir yang tercatat dalam versi sejarah saat ini adalah periode sebelum pemerintahan Bapak SBY. Nantinya, tentu saja akan ditambahkan,” kata Fadli, yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra.
