MasterV, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, berpendapat bahwa peningkatan dana bantuan untuk partai politik (parpol) saat ini belum menjadi prioritas dan kurang tepat. Terlebih lagi, ide ini muncul ketika pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
MasterV, Jakarta – Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, wacana kenaikan dana bantuan parpol dianggap tidak mendesak dan kurang bijaksana. Situasi ini menjadi sorotan mengingat pemerintah tengah berupaya mengefisienkan anggaran.
“Mengingat kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan, pemerintah tengah fokus pada efisiensi. Oleh karena itu, penambahan dana untuk parpol terasa kurang pantas di mata masyarakat,” jelas Said kepada awak media pada hari Rabu (28/5/2025).
Ia mengakui bahwa PDIP berpotensi mendapatkan keuntungan jika usulan kenaikan dana bantuan parpol disetujui, mengingat posisinya sebagai partai pemenang pemilu legislatif.
Namun demikian, menurut Said, PDIP berpandangan bahwa usulan peningkatan dana bantuan parpol dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara sah sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu.
“Tentu saja, jika hal itu terjadi, pihak yang paling diuntungkan adalah PDI Perjuangan. Akan tetapi, kami ingin PDIP melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda,” tegas Said.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berharap agar usulan penambahan anggaran untuk partai politik dari APBN dapat dikaji ulang secara mendalam.
“Ini masih sebatas usulan, sehingga perlu dikaji kembali secara komprehensif,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (27/5/2025).
Puan berpendapat bahwa potensi korupsi dapat diminimalkan jika anggaran parpol mencukupi. Selain itu, perlu dipastikan apakah keuangan negara memadai untuk mendukung penambahan dana tersebut.
“Dengan anggaran yang memadai, beban biaya partai politik dapat diringankan. Namun, hal ini memerlukan kajian yang cermat, termasuk evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dalam APBN,” pungkasnya.
