MasterV, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti tajam lonjakan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, data yang dirilis oleh BPS, yang menunjukkan adanya 7,28 juta penganggur per Februari 2025, memerlukan respons cepat dan terukur dari pemerintah melalui kebijakan yang nyata.
“Kami akan berupaya menanyakan langsung kepada pihak-pihak terkait mengenai solusi konkret dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Rabu (7/5).
Puan pun mendesak Komisi IX DPR untuk mengintensifkan pengawasan terhadap langkah-langkah pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, dalam menangani isu pengangguran yang masih menjadi masalah krusial di Indonesia.
“Peran DPR adalah untuk menindaklanjuti dan mengawasi secara ketat setiap tindakan yang akan diambil oleh pihak eksekutif,” terangnya.
Meskipun data TPT (tingkat pengangguran terbuka) menunjukkan penurunan pada Februari 2025, BPS mencatat adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 83,45 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2024.
Berdasarkan data BPS, persentase pengangguran pada Februari mencapai 4,76 persen. Definisi pengangguran dalam konteks ini mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, telah diterima bekerja atau siap berusaha namun belum memulai pekerjaan atau usaha, atau merasa putus asa karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Menanggapi situasi ini, Puan menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah. DPR, ditegaskannya, akan terus mengawal dan mengawasi tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah di masa mendatang.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk segera menindaklanjuti hasil data statistik ini,” tandasnya.
