Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, berpendapat bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 menunjukkan peningkatan ketertiban dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, beliau menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Alhamdulillah, secara garis besar, penyelenggaraan haji tahun ini terlihat lebih teratur. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan, khususnya di wilayah Armuzna. Di sana, kita mendapati adanya keterlambatan dalam proses penjemputan, dan sayangnya, beberapa jemaah sempat tertinggal," ungkap Jazilul kepada awak media pada hari Selasa (10/6/2025).
Jazilul menyoroti permasalahan koordinasi di lapangan, yang menurutnya belum berjalan optimal akibat penerapan sistem syarikah yang baru dari tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui, saat ini terdapat delapan syarikah, atau perusahaan penyedia layanan haji, yang bertanggung jawab atas akomodasi, transportasi, hingga konsumsi para jemaah.
"Apabila memungkinkan, jumlah syarikah sebaiknya dikurangi, tidak perlu mencapai delapan. Empat atau lima perusahaan saja sudah cukup, agar koordinasi menjadi lebih sederhana, mulai dari penataan tenda hingga pengangkutan jemaah," jelasnya.
Jazilul juga memberikan perhatian khusus pada langkah pemerintah Arab Saudi dalam melakukan digitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk. Beliau menilai bahwa inisiatif ini membawa kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
"Pada tahun ini, Arab Saudi telah menerapkan teknologi secara komprehensif. Aplikasi Nusuk memberikan bantuan yang sangat berarti, meskipun masih ada beberapa kekurangan di sana-sini. Namun, secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang layak mendapatkan apresiasi," tuturnya.
Jazilul turut memberikan tanggapan terkait pembatalan penerbitan visa furoda bagi jemaah haji RI. Beliau berharap agar koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan untuk mengatasi isu-isu terkait kuota.
"PKB memiliki harapan besar agar pelayanan bagi jemaah haji Indonesia dapat semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga perlu ditekan agar lebih efisien, namun kualitas pelayanan tetap harus terjaga dengan baik," pungkasnya.
