JAKARTA, MasterV – Paul Finsen Mayor, seorang anggota DPD yang mewakili Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas terkait polemik penambangan nikel yang sedang berlangsung di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Sebagai senator yang mewakili Papua Barat Daya, termasuk Raja Ampat, saya, Paul Finsen Mayor, mendesak Bapak Presiden Prabowo untuk bertindak cepat dan tegas. Kehadiran langsung Presiden sangat diperlukan," tegas Paul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Senator Paul Finsen Mayor juga menyoroti posisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait isu ini.
Kedua entitas pemerintahan tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas perusahaan tambang yang diduga kuat merusak keanekaragaman hayati yang sangat berharga di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemberian izin tambang yang berada di tangan Pemerintah Pusat.
Kewenangan ini, ditegaskan, tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
"Dalam situasi ini, saya sepenuhnya berpihak kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, jangan menyalahkan mereka. Setelah UU Minerba diundangkan, pasal-pasalnya secara eksplisit menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Senator Paul Finsen Mayor menambahkan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka praktik pertambangan nikel di Raja Ampat jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses pemberian izin sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah daerah.
"Dalam UU No 1 Tahun 2014, tidak ada satupun pasal yang memberikan legitimasi terhadap kegiatan eksplorasi tambang di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat. Pemanfaatan wilayah tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan kegiatan penelitian ilmiah," paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa Raja Ampat bukanlah kawasan biasa, melainkan sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Biodiversitas lautnya merupakan yang terkaya dan paling beragam di dunia, sehingga diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT GAG Nikel di Raja Ampat.
"Untuk sementara waktu, operasi PT GAG Nikel kita hentikan sampai proses verifikasi lapangan selesai dilakukan," kata Bahlil dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (5/6).
