JAKARTA, MasterV – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Barat menyampaikan imbauan penting kepada Romahurmuziy, yang akrab disapa Rommy, untuk tidak turut campur dalam persiapan Muktamar yang direncanakan pada bulan September mendatang. Mengingat sensitivitas momen ini, DPC PPP Jakbar menekankan perlunya menjaga netralitas.
Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat, S.Syswanto, menegaskan bahwa Muktamar adalah forum krusial bagi partai berlambang Ka’bah. Forum ini akan menjadi penentu dalam pemilihan ketua umum yang baru, sekaligus sebagai persiapan strategis menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang akan datang.
"Sebagai kader sekaligus fungsionaris partai, saya secara terbuka meminta agar mantan ketua umum PPP, Mas Rommy, dapat menahan diri dari segala bentuk intervensi dan upaya memengaruhi opini publik melalui Liputanku," ungkap Syswanto melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (31/5/2025).
"Segala narasi yang mungkin disampaikan Mas Rommy di berbagai platform Liputanku mengenai dinamika dan perubahan yang diharapkan untuk PPP ke depan, berpotensi kurang mendapatkan perhatian dari sebagian besar anggota PPP. Hal ini dikarenakan memori kolektif terkait peristiwa tahun 2019 masih membekas kuat dalam ingatan," lanjutnya.
Ia menekankan bahwa proses pemilihan ketua umum merupakan dinamika internal yang sangat esensial bagi PPP. Sosok yang terpilih nantinya akan memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan strategi partai secara keseluruhan.
Dinamika menjelang Muktamar seringkali memunculkan berbagai isu, termasuk potensi konflik internal yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan antar pihak yang berbeda.
"Muktamar ini adalah momentum penting bagi PPP untuk memberikan kejelasan arah dan melaksanakan program-program strategis dalam persiapan menghadapi pemilu 2029. Tujuannya jelas, yaitu merebut kembali kursi-kursi yang hilang pada pemilu 2024," tegas Syswanto.
Syswanto juga menyampaikan harapannya agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki kontribusi paling besar bagi partai PPP.
Oleh karena itu, ia secara khusus mengingatkan Rommy untuk tidak terlibat dalam upaya mempromosikan tokoh eksternal sebagai kandidat ketua umum PPP, yang dapat memperkeruh suasana.
"Biarkan seluruh jajaran pengurus harian, mulai dari DPP, DPW, hingga DPC, memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpin terbaik. Pemimpin yang akan membawa PPP menuju pemantapan strategi untuk tahun 2029, semuanya harus diputuskan secara matang di arena Muktamar," pungkas Syswanto.
Bursa Caketum
Sementara itu, nama-nama tokoh seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mulai mencuat dan menjadi perbincangan hangat dalam bursa calon ketua umum PPP menjelang pelaksanaan Muktamar yang diperkirakan akan berlangsung sekitar Agustus-September 2025.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam, mengungkapkan bahwa kedua nama tersebut seringkali menjadi topik diskusi positif di kalangan kader partai berlambang Ka’bah.
"Nama-nama calon ketua umum PPP dari kalangan eksternal yang seringkali menjadi perbincangan positif di antara kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan," kata Belly Bilalusalam dalam pernyataan pers yang dirilis pada hari Sabtu (31/5/2025).
Belly menjelaskan bahwa sosok ketua umum mendatang idealnya harus mampu memberikan kejutan positif dan menarik perhatian masyarakat Indonesia secara luas.
PPP membutuhkan seorang ketua umum yang memiliki paket lengkap: religius, dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda.
Selain itu, ketua umum juga harus memiliki kemampuan kreatif dalam merangkul dan membuka diri terhadap seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
"Dan yang tak kalah penting, harus memiliki kekuatan finansial yang solid serta loyalitas untuk mendukung berbagai program perjuangan yang bermanfaat bagi masyarakat luas," tutupnya.
