JAKARTA, MasterV – Politisi senior PPP, Yahidin Umar, melayangkan kritik terhadap langkah yang diambil oleh mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, terkait upayanya mendekati tokoh-tokoh eksternal untuk menduduki pucuk pimpinan partai.
Menurut pandangannya, tindakan tersebut bukanlah solusi yang tepat guna mengembalikan kejayaan yang pernah diraih PPP.
“Solusinya tidak harus serta merta mencari figur dari luar partai. Justru, kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh di internal partai, mengidentifikasi kekurangan yang ada, penyebab kekalahan sebelumnya, dan hal itu harus kita lakukan secara komprehensif,” ungkap Yahidin dalam keterangan yang diterima Liputanku, Selasa (3/6/2025).
Pasalnya, keputusan untuk merekrut tokoh dari luar tanpa didahului dengan evaluasi internal yang mendalam, akan menimbulkan persepsi bahwa PPP seolah-olah sedang diperjualbelikan.
"Sehingga, jika ada kader yang beranggapan bahwa Rommy sedang menjajakan partai, itu sah-sah saja, mengingat di dalam partai terdapat mekanisme yang jelas untuk menjadi ketua, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui," tutur Yahidin.
Yahidin menegaskan bahwa PPP tidak kekurangan kader internal yang memiliki potensi.
Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap kekalahan pada Pemilu 2024 perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah untuk mencari figur eksternal.
Yahidin pun turut menyoroti langkah Rommy yang dinilainya terlalu mendominasi dalam proses penjaringan calon ketua umum, dan tidak mencerminkan keputusan kolektif partai.
Beliau mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan ketua umum telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, dan setiap perubahan kebijakan strategis harus diputuskan melalui forum Muktamar.
“Jika Rommy mengatakan bahwa AD/ART sebagai pedoman dasar bukanlah kitab suci, itu benar. Akan tetapi, perubahan tersebut harus berasal dari peserta Muktamirin di Muktamar nanti, dan keputusannya tidak bisa diambil oleh Rommy seorang diri,” tegas Yahidin.
Selain itu, Yahidin juga menyampaikan kekhawatirannya jika upaya Rommy untuk membujuk sejumlah tokoh nasional agar bersedia memimpin PPP justru akan mencoreng citra partai.
Sebab, publik tentu belum melupakan rekam jejak Rommy yang pernah tersandung kasus korupsi.
“Karena ingatan masyarakat mengenai kasus korupsi yang melibatkan Rommy masih segar, hal itu pasti akan menggerus elektabilitas partai,” jelasnya.
Untuk itu, Yahidin mengajak seluruh elemen partai untuk lebih memfokuskan diri pada upaya kolektif dalam membenahi internal partai, agar PPP dapat kembali meraih kepercayaan publik.
“Kekisruhan yang berkepanjangan sejak Rommy tertangkap oleh KPK telah menyebabkan banyak kader yang hengkang, serta memicu perpecahan internal. Jadi, kita harus melakukan introspeksi diri. Kekalahan pada Pemilu 2024 kemarin sebagian besar disebabkan oleh kekisruhan di internal kita,” pungkasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, PPP sedang mempersiapkan diri untuk menggelar Muktamar pada bulan September 2025, dengan agenda utama memilih ketua umum (ketum) yang baru.
Nama-nama yang mencuat dalam bursa calon ketum saat ini cenderung didominasi oleh figur-figur dari luar partai atau non-kader.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, menyebutkan bahwa terdapat sejumlah tokoh nasional yang masuk dalam bursa calon ketum.
Di antaranya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Rommy tidak menyangkal bahwa dirinya memang menawarkan kepada sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
Beliau menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa agar dapat kembali memperoleh kursi di parlemen.
"Saya berupaya semaksimal mungkin agar partai ini dapat kembali ke Senayan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah berat. Mengingat belum ada satu pun sejarah sejak tahun 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali," ujar Rommy, Senin (28/5/2025) lalu.
"Oleh karena itu, dibutuhkan *extra ordinary power* dan *extra ordinary leader* untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai memiliki kemampuan," sambungnya.
Langkah yang diambil oleh Rommy pun menuai kritik dari berbagai pihak, karena dianggap sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
Rommy dinilai telah mengeksploitasi dan memperdagangkan partai.
“(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, terkesan mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini adalah barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
Rusli menegaskan bahwa PPP memiliki mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait dengan masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
“Kami menyambut baik jika memang ada tokoh yang ingin bergabung dan berjuang untuk membangun bangsa, *ahlan wa sahlan*. Akan tetapi, tentu saja semua ada mekanismenya, dan di PPP ada AD/ART yang harus diikuti,” ujarnya.
