Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, memberikan penjelasan rinci terkait arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang direncanakan untuk Juni dan Juli 2025.
Menurut rencana, program ini akan menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 16,5 juta penerima yang telah berhasil diverifikasi secara langsung oleh BPKP.
Arief menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus, yaitu memastikan penyaluran bantuan sosial beras 10 kg ini tidak berdampak negatif pada harga gabah di tingkat petani.
“Namun demikian, penting untuk dipastikan bahwa bantuan ini tidak menyebabkan penurunan harga gabah di tingkat petani. Oleh karena itu, penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan secara selektif. Yang dimaksud dengan selektif adalah total penerima tetap 18,3 juta PBP, dengan 16,5 juta PBP telah diverifikasi oleh BPKP,” jelas Arief dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa (3/6/2025).
Arief menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras tidak akan menjadi faktor yang menyebabkan penurunan harga gabah di tingkat petani. Tujuan dari stimulus ekonomi ini adalah untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami juga telah bersepakat dengan Menteri Pertanian untuk menjaga agar harga gabah petani tidak sampai merosot. Namun, masyarakat yang berhak menerima bantuan tetap akan mendapatkannya. Inilah keunggulannya, kita dapat memahami dan mencapai kedua tujuan, baik di hulu maupun di hilir,” terang Arief.
Penyaluran Serentak di Indonesia Timur
Khusus untuk wilayah Indonesia Timur, kemungkinan besar penyaluran akan dilakukan secara *one shoot*, yaitu alokasi untuk 2 bulan sekaligus dalam satu kali pengiriman.
“Untuk daerah-daerah tertentu seperti Papua, Maluku, dan NTT, akan dilakukan *one shoot*. Jadi, alokasi Juni-Juli ini kemungkinan akan dikirimkan sekaligus di akhir periode, yaitu satu kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan,” ungkap Arief.
Arief menyatakan bahwa pihaknya telah menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras ini. Dia mengaku telah mengadakan rapat langsung dengan Direksi Bulog terkait penugasan ini. Arief menekankan pentingnya beras yang disalurkan berada dalam kondisi yang baik.
“Selain itu, beras yang disalurkan harus dalam kondisi baik. Tidak boleh ada beras berkualitas buruk yang dikirimkan kepada masyarakat. Harus *zero complain*, meskipun hal ini sulit untuk dicapai,” tegas Arief.
Untuk tahun ini, database penerima bantuan pangan beras menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Implementasi DTSEN diharapkan dapat meningkatkan akurasi penerima, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita memanfaatkan data DTSEN yang berasal dari Bappenas, BPS, bersama Kementerian Sosial, dengan koordinasi dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Perekonomian,” jelas Arief.
Lebih lanjut, dalam hal pengawasan penyaluran, Badan Pangan Nasional akan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
