Prabowo Berikan Tambahan Bansos Rp200.000 Per Bulan dan Beras 20 Kg Selama Juni-Juli 2025
MasterV, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) senilai Rp200.000 setiap bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam program Kartu Sembako. Bantuan tambahan ini dijadwalkan untuk disalurkan selama bulan Juni dan Juli tahun 2025.
“Sebagai upaya penebalan bantuan sosial, pemerintah akan memberikan tambahan dana sebesar Rp200.000 per bulan, selama 2 bulan, kepada kelompok penerima manfaat program Kartu Sembako yang berjumlah 18,3 juta,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari Senin (2/6/2025).
Beliau menegaskan bahwa tambahan bansos sebesar Rp200.000 per bulan ini akan mulai dibayarkan pada Juni 2025. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulan selama periode Juni dan Juli 2025.
“Selain bantuan tunai, setiap keluarga juga akan menerima 10 kg beras gratis setiap bulan selama 2 bulan. Sehingga totalnya mereka akan mendapatkan 20 kg beras,” tambahnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa total anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk program penambahan bansos dan beras gratis ini mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp11,93 triliun. Penyaluran tambahan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
“Pemerintah, melalui Kemensos, akan melaksanakan penyaluran tambahan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni,” tegas Sri Mulyani.
Sementara itu, distribusi bantuan beras 10 kilogram akan dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Sri Mulyani meyakinkan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan memastikan penyaluran beras gratis ini tidak akan berdampak negatif pada harga beras di tingkat petani.
“Kita harus selalu menjaga keseimbangan agar harga beras tetap menguntungkan petani dan pada saat yang sama, tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin perkotaan,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025), sebagai respons terhadap meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.
Dalam rapat tersebut, pemerintah secara resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Hari ini, Bapak Presiden telah memutuskan untuk memberikan paket stimulus dengan tujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian,” ungkap Sri Mulyani.
Presiden Prabowo menetapkan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ini. Kelompok pertama meliputi program diskon moda transportasi selama masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025.
Diskon sebesar 30 persen untuk tiket kereta api disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,3 triliun. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali memberlakukan skema PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp0,43 triliun, yang akan menyasar sekitar 6 juta penumpang.
Angkutan laut juga akan memberikan potongan harga sebesar 50 persen bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.
“Semua kebijakan ini akan berlaku pada bulan Juni dan Juli, dengan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut mencapai Rp0,94 triliun,” jelas Menkeu.
Selain itu, tarif jalan tol juga akan diberikan diskon sebesar 20 persen selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Implementasi kebijakan ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui operasi non-APBN, karena Kementerian PU telah mengeluarkan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Sri.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan, dengan total 20 kg selama dua bulan.
Paket stimulus selanjutnya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran untuk BSU ini mencapai Rp10,72 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang diskon sebesar 50 persen untuk iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. “Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada para pekerja di industri padat karya yang menghadapi tekanan akibat situasi global dan persaingan ekspor, sehingga mereka tetap mendapatkan jaminan,” pungkas Menkeu.
Secara keseluruhan, nilai paket stimulus mencapai Rp24,44 triliun, yang terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
