Anggaran jumbo dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sampai 2029 atau selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan anggaran hingga Rp 1.905 triliun telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk memenuhi pendanaan tersebut. Oleh karena itu, ia menawarkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk memenuhi target 2025-2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," kata Dody dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Dari kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, sebanyak 60,47% di antaranya akan dipenuhi melalui APBN, yakni Rp 678,91 triliun dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Nah, masih ada kekurangan pendanaan (funding gap) 39,53% atau Rp 753,11 triliun.
Dody menargetkan kekurangan pendanaan Rp 651,46 triliun bisa ditutupi dari skema KPBU dengan jumlah proyek sebanyak 55.
"Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU," tuturnya.
Sebanyak 55 proyek yang ditawarkan tersebut terdiri dari 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman.
"Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia," ucap Dody.
