MasterV, Jakarta – Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), mengindikasikan adanya potensi reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dan siapa saja menteri yang akan terkena reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.
"Reshuffle? Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Namun, detail mengenai kapan dan siapa yang akan direshuffle, itu mutlak menjadi hak prerogatif Presiden," demikian pernyataan Hasan kepada awak media di Kantor PCO Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
Hasan menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo yang meminta pejabat untuk mengundurkan diri jika tidak mampu bekerja dengan baik, sebelum diberhentikan. Ia menegaskan bahwa ucapan Prabowo ini bersifat umum dan tidak ditujukan secara spesifik kepada pejabat atau menteri tertentu.
"Jadi, apabila tidak dapat mengikuti arahan Presiden, tidak sesuai dengan tugas dan mandat yang diberikan, atau tidak mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan tidak mencuri uang rakyat, maka sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya memberhentikan," tegasnya.
"Peringatan ini bersifat umum, berlaku untuk semua. Tidak ditujukan kepada individu atau nama-nama tertentu," lanjut Hasan Nasbi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan permintaan kepada para pejabat negara yang merasa tidak mampu bekerja dengan baik untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Prabowo tidak akan ragu untuk memberhentikan pejabat yang gagal melaksanakan tugasnya dengan optimal.
"Semua pejabat yang tidak sanggup melaksanakan tugas, lebih baik mengundurkan diri sebelum saya berhentikan," ujar Prabowo saat menyampaikan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).
Beliau menekankan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang kaya, masih terdapat banyak kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi. Prabowo menyoroti bahwa salah satu kekurangan Indonesia adalah masih banyaknya pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyelewengan dan korupsi.
"Kekurangan utama kita, menurut saya, adalah mentalitas para elit bangsa, terutama mereka yang memegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, utusan rakyat, dan mandataris rakyat," jelasnya.
"Saya sebagai Presiden RI melihat bahwa masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi yang terjadi justru di dalam tubuh pemerintahan, di dalam tubuh kekuasaan," lanjut Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Beliau berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk penyelewengan dan kebocoran yang merugikan masyarakat.
"Saya percaya dan yakin bahwa saat ini, di tengah tantangan global, kekuatan bangsa Indonesia hanya dapat terwujud jika kita kompak dan bersatu. Kita hanya bisa kuat jika negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan," tutur Prabowo.
