Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan lima paket stimulus sebagai upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif sepanjang bulan Juni dan Juli. Rincian kelima paket stimulus tersebut mencakup pemberian diskon pada sektor transportasi, potongan tarif tol, penyaluran tambahan bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan masa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Perlu ditegaskan bahwa tidak ada diskon tarif listrik sebesar 50% seperti yang sempat beredar.
"Presiden hari ini telah mengambil keputusan untuk memberikan serangkaian paket stimulus. Tujuannya adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/6/2025).
Selama periode libur sekolah dan menjelang tahun ajaran baru, pemerintah akan memberlakukan diskon transportasi yang diharapkan dapat menggairahkan aktivitas ekonomi. Diskon transportasi pertama adalah potongan harga tiket kereta api sebesar 30%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar yang diperuntukkan bagi 2,8 juta penumpang selama periode Juni-Juli.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan diskon tiket pesawat ekonomi melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6%, yang bertujuan untuk menurunkan harga tiket pesawat secara signifikan. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 430 miliar dan diharapkan dapat dinikmati oleh 6 juta penumpang.
Tidak hanya itu, diskon juga diberikan pada tarif kapal laut sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp 210 miliar yang ditujukan bagi 500.000 penumpang. Total anggaran yang dialokasikan untuk program diskon transportasi ini mencapai angka Rp 940 miliar.
Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan dirasakan manfaatnya oleh sekitar 110 juta pengendara.
"Implementasi kebijakan ini akan dilakukan di luar APBN. Kementerian PUPR akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan telah menerbitkan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait dengan kebijakan diskon tarif tol tersebut," terangnya.
Bantuan dari pemerintah ini akan menyasar kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan penebalan bansos berupa tambahan dana sebesar Rp 200.000 selama dua bulan kepada penerima Kartu Sembako, yang jumlahnya mencapai 18,3 juta penerima.
"Selain menerima tambahan dana sebesar Rp 200.000 per bulan selama dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, para penerima juga akan mendapatkan bantuan beras gratis sebanyak 10 kg per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 kg beras. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp 11,93 triliun," papar Sri Mulyani.
BSU juga akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan nominal sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total yang akan diterima adalah Rp 600.000.
"Selain pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, bantuan subsidi juga akan diberikan kepada 565 ribu guru honorer, yang terdiri dari 288 ribu guru di lingkungan Kemendikbudristek dan sisanya merupakan guru di bawah naungan Kemenag. Setiap guru honorer akan menerima Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, dengan total sebesar Rp 600.000," lanjut Sri Mulyani.
Pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama enam bulan yang berlaku bagi pekerja di sektor padat karya. Anggaran yang dibutuhkan untuk perpanjangan diskon iuran JKK ini adalah sebesar Rp 200 miliar dan tidak berasal dari APBN.
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk kelima program stimulus ini mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu Rp 24,4 triliun. Dana yang bersumber dari kas negara mencapai Rp 23,59 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp 850 miliar berasal dari pihak swasta.
"Total keseluruhan paket stimulus ini mencapai Rp 24,4 triliun, dengan Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp 0,8 triliun berasal dari sektor swasta," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani optimis bahwa dengan adanya paket insentif ini, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II diharapkan dapat kembali meningkat mendekati angka 5%. Dengan demikian, diharapkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan dan diturunkan lebih cepat.
"Kami berharap bahwa pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi tetap dapat dijaga mendekati 5%, dari yang sebelumnya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang tetap terjaga, kami berharap kemiskinan dan pengangguran terbuka dapat diturunkan lebih cepat," jelas Sri Mulyani.
Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (03/06/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.MasterV, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
