JAKARTA, MasterV – Mohammad Toha, seorang anggota Komisi II DPR, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk menyingkirkan para pejabat negara yang terbukti melanggar undang-undang serta dinilai tidak kompeten.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo tersebut mencerminkan wibawa pemerintah dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Para pejabat negara seharusnya mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, bukan malah mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Apabila mereka tidak mampu bekerja dengan baik atau justru melanggar ketentuan undang-undang, sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum diberhentikan. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi beban bagi pemerintahan dan masyarakat," tegas Toha melalui keterangan tertulisnya pada hari Selasa (3/6/2025).
Ia menekankan bahwa setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang berlaku. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.
"Setiap pejabat negara berkewajiban untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas diri, bersikap profesional dalam menjalankan tugas, serta senantiasa taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada seorang pun pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, lebih baik mengundurkan diri sebelum tindakan pemberhentian dilakukan," imbuh Toha.
Toha menambahkan bahwa DPR mendukung penuh langkah Prabowo dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih profesional, bersih, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
"Kita harus memfokuskan seluruh energi untuk membangun bangsa, bukan malah disibukkan dengan urusan kepentingan pribadi atau kelompok," jelas politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa saat ini masih banyak praktik penyelewengan, manipulasi, bahkan korupsi yang dilakukan oleh para elite bangsa, khususnya para wakil rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/6/2025).
"Terutama mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, utusan rakyat, dan mandataris rakyat. Sebagai Presiden RI, saya melihat masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi yang terjadi justru di dalam tubuh pemerintahan dan kekuasaan itu sendiri," ungkap Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo mengimbau dan mengajak seluruh elemen yang telah diberikan amanah oleh rakyat untuk melakukan perbaikan diri dan sistem, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk menindak tegas semua elemen yang menolak untuk berbenah diri dan membersihkan diri dari praktik-praktik yang menyimpang, tanpa pandang bulu.
"Saya memperingatkan seluruh elemen di semua lembaga untuk segera berbenah diri dan membersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat, dan mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat dari keluarga siapa, partai mana, atau suku mana. Mereka yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang dan Undang-Undang Dasar akan kita tindak tegas," pungkas Prabowo.
