MasterV, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Beliau menekankan betapa krusialnya proses penilaian yang objektif dan komprehensif. Penilaian kelayakan tokoh untuk menerima anugerah kehormatan ini, menurutnya, harus diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagai pihak yang berwenang.
"Setiap usulan gelar, tentu saja, melalui dewan kehormatan atau dewan yang bertugas mengkaji dengan seksama siapa saja yang memenuhi syarat untuk menerima atau tidak," jelas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa (27/5/2025).
Sebagai cucu Proklamator RI, Puan menegaskan bahwa idealnya semua pihak mempercayakan proses penilaian sepenuhnya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Harapannya adalah agar pengkajian dilakukan tanpa bias, dengan mempertimbangkan semua aspek secara adil.
"Oleh karena itu, biarkan dewan-dewan tersebut yang secara mendalam mengkaji apakah usulan-usulan yang ada memang layak untuk direalisasikan, diterima, atau ditolak," tegas Puan, menekankan pentingnya independensi dewan.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi bertajuk 'Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?', sejumlah aktivis dari Gerakan Reformasi 1998 menyatakan penolakan mereka terhadap wacana ini. Mereka berpendapat bahwa Soeharto tidak pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional, mengingat catatan sejarah terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat selama era Orde Baru.
