MasterV, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, serta Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, melakukan peninjauan terhadap aktivitas penambangan yang dijalankan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyampaikan bahwa telah mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat setempat terkait situasi terkini mengenai tambang nikel yang menjadi perbincangan hangat.
MasterV, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati meninjau aktivitas penambangan yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Mereka mengaku mendengar secara langsung aspirasi masyarakat setempat soal bagaimana situasi tambang nikel yang sedang ramai dibicarakan.
“Saya bersama Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Raja Ampat berkesempatan mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, menggunakan helikopter. Kunjungan ini merupakan respons terhadap perkembangan pemberitaan yang beredar di media sosial. Kami sangat menghargai setiap pemberitaan yang ada dan sebagai bentuk apresiasi, kami terus melakukan pengecekan agar kondisi yang sebenarnya dapat tergambar secara lebih objektif,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Hotel Swiss Bell Sorong, seperti dikutip dari keterangan yang diterima pada Senin (9/6/2025).
Selanjutnya, menurut pandangan Gubernur Elisa, isu mengenai kondisi pertambangan yang ramai diperbincangkan perlu diluruskan dengan melakukan kunjungan langsung dan melihat sendiri situasinya.
“Kami ingin memastikan bahwa video yang beredar tersebut bukan berasal dari Gag, bukan pula dari Piaynemo, melainkan kemungkinan dari lokasi lain, dan yang pasti bukan dari aktivitas penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa.
Elisa meyakini bahwa masyarakat di sekitar area tambang masih memberikan dukungan agar kegiatan pertambangan tetap dilanjutkan. Hal ini dikarenakan mereka merasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung.
“Ketika kami tiba di sana, masyarakat setempat, dari berbagai kalangan usia, baik laki-laki maupun perempuan, mereka menyampaikan aspirasinya dengan penuh haru. Mereka meminta agar Bapak Menteri tidak menutup tambang ini, melainkan melanjutkannya. Sebagai pemerintah, kami berkewajiban untuk mengikuti aspirasi masyarakat,” ungkap Elisa.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengklaim bahwa warganya tidak setuju jika kegiatan penambangan dihentikan, karena kehidupan mereka turut ditopang oleh aktivitas tersebut. Meskipun demikian, ia meminta agar pengawasan ditingkatkan, terutama terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL), agar menjadi lebih baik di masa mendatang.
“Mari kita bersama-sama menjaga Raja Ampat, memberikan promosi yang positif agar citra Raja Ampat tidak menjadi negatif, yang dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan. Kita harus menjaga kawasan wisata kita agar tidak tercemar di masa depan,” ajaknya dengan menekankan.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Anggawira, turut memberikan tanggapan terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan harus bersikap terbuka terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa kritik yang membangun harus diterima dengan baik.
“Kita membutuhkan kegiatan pertambangan yang legal, berkelanjutan, inklusif, dan modern. Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap para pelanggar dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi dunia dalam tata kelola pertambangan yang berkelanjutan,” kata Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, hal penting yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan industri pertambangan. Tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menuju transisi energi dan kemandirian ekonomi nasional.
“Kita tidak hanya membicarakan pertambangan sebagai aktivitas ekonomi konvensional semata. Kita sedang membicarakan pertambangan sebagai penopang rantai pasok baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa nikel dan tembaga dari Indonesia, dunia akan menghadapi kekurangan pasokan untuk teknologi masa depan,” jelas Anggawira.
Anggawira menjelaskan lebih lanjut bahwa kontribusi sektor pertambangan terbilang signifikan, mencapai angka 6–7% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor pertambangan juga mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sumbangan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan royalti juga terus meningkat secara konsisten,” tambahnya.
Anggawira mengingatkan bahwa dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan pertambangan yang berbasis pada kepastian hukum dan nilai tambah. Selain itu, pemerintah juga mengatur pelaksanaan kegiatan melalui PP No. 96 Tahun 2021, yang mendorong hilirisasi, pengawasan lingkungan, dan pelibatan masyarakat.
“Namun, tantangan utama saat ini bukan lagi pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi. Dalam hal ini, pemerintah dan pelaku industri perlu terus mendorong perbaikan,” jelas Anggawira.
Sebagai bagian dari industri pertambangan, Anggawira meyakini bahwa perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia mampu membuktikan bahwa operasi pertambangan dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat.
Berikut adalah beberapa contoh perusahaan tambang yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan serta aksi nyata yang telah dilakukan:
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui anak usahanya, yaitu Kaltim Prima Coal dan Arutmin, secara aktif menjalankan program reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati, serta berhasil meraih PROPER Hijau dari KLHK.
PT Merdeka Copper Gold Tbk, menjalankan kegiatan pertambangan emas berkelanjutan di Banyuwangi dan menjadi pelopor pertambangan tembaga di Sulawesi Tengah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan transparansi operasional.
PT Vale Indonesia, berhasil melaksanakan program revegetasi dan restorasi lahan pascatambang, serta membangun smelter untuk mendukung hilirisasi nikel.
PT Freeport Indonesia, menjadi pelopor dalam pertambangan bawah tanah dan pembangunan smelter di Gresik untuk mendukung hilirisasi tembaga.
PT Bukit Asam (PTBA) berhasil mengubah area bekas tambang menjadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.
