Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perkembangan terkini mengenai pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Wacana pembentukan NEPIO ini telah bergulir sejak September 2024.
Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menyusun landasan hukum untuk pembentukan NEPIO, yang akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).
“Kita telah mencapai kesepakatan, sesuai arahan Sekretariat Negara (Setneg), bahwa bentuknya adalah Perpres. Draf Perpres inilah yang tadi malam sudah kami susun, dan setelah ini akan langsung saya bahas pasal-pasalnya. Di dalamnya, akan terdapat NEPIO sebagai organisasi pelaksana,” ungkapnya saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 4 Juni 2025.
Semula, dasar hukum pembentukan NEPIO direncanakan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres). Namun, berdasarkan arahan dari Kementerian Sekretariat Negara, dasar hukum tersebut diubah menjadi Perpres.
Eniya menambahkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait dengan pembentukan NEPIO ini.
Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan Perpres tersebut terbit tahun ini, Eniya mengonfirmasi. Bahkan, ia menetapkan target pribadi untuk menyelesaikan Perpres tersebut pada bulan ini.
“(Apakah bisa selesai tahun ini?) Tentu saja, target pribadi saya adalah satu bulan,” tegas Eniya.
Mengenai lokasi pengembangan nuklir, Eniya menyatakan kelegaannya karena Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 telah mengidentifikasi dua lokasi potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kedua lokasi tersebut adalah Sumatera dan Kalimantan.
“Saya merasa lega bahwa RUPTL telah menganalisis lokasinya. Setidaknya, jaringan listrik di Kalimantan dan Sumatera masing-masing memiliki kapasitas 250 (Megawatt),” tambahnya.
Terkait calon investor yang berminat untuk bekerja sama dalam menggarap proyek ini, Eniya mengungkapkan bahwa Indonesia terbuka untuk semua pihak. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana yang dimaksud.
“Kemudian, dari situ, multi-negara dimungkinkan karena kita adalah negara non-blok. Baik dari Amerika, Korea, Rusia, maupun China, tidak menjadi masalah. Nantinya, tinggal bagaimana struktur keuangannya, dan yang terpenting, berapa harga listriknya,” pungkasnya.
