Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan adanya peningkatan signifikan terkait jumlah pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan riset yang dilakukan, CELIOS mengungkapkan persentase pekerja dengan gaji di bawah UMP melonjak tajam menjadi 84% pada tahun 2024, dibandingkan dengan angka 63% pada tahun 2021.
Jika data dari CELIOS, yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ditelaah lebih lanjut, terungkap bahwa ada sejumlah 109 juta pekerja di Indonesia yang menerima upah di bawah UMP per tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat sekitar 83 juta pekerja di Indonesia yang mendapatkan gaji di bawah standar UMP.
“Kami mendapati data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 63% pada tahun 2021 menjadi 84% pada tahun 2024,” kata peneliti CELIOS, Bara, dalam keterangannya yang dikutip oleh detikcom, Sabtu (31/5/2025).
Tidak hanya itu, Bara juga menyampaikan bahwa selama ini data pengangguran yang dirilis oleh pemerintah belum sepenuhnya mencakup data pekerja di sektor informal. Selain itu, terdapat banyak data yang relevan bagi perumusan kebijakan, namun tidak disampaikan kepada publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, CELIOS merekomendasikan agar pemerintah melakukan redefinisi cara pengukuran angka kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi (disposable income).
“Pengukuran kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh BPS masih bertumpu pada dua pilar lama, yaitu garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Pendekatan ini memang relevan di era 70-an, namun tidak lagi mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern,” jelas Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar.
Menurut Media, metode pendekatan yang digunakan oleh BPS kurang mampu merepresentasikan tantangan yang ada saat ini, seperti adanya beban utang, ketimpangan akses terhadap layanan publik, hingga tekanan finansial yang dialami oleh rumah tangga kelas menengah.
“Rumah tangga yang terjerat utang pinjaman online atau terpaksa menjual tanah agar anaknya bisa bersekolah seringkali tidak tercatat sebagai keluarga miskin. Ironisnya, pengeluaran mereka yang tinggi justru dianggap sebagai indikator kesejahteraan,” imbuh Media.
