JAKARTA, MasterV – Hardiyanto Kenneth, seorang anggota Komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti dua isu krusial yang ia pandang menghambat optimalisasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh wilayah Ibu Kota.
Dua permasalahan utama tersebut adalah kualitas komunikasi manajemen yang kurang baik dengan pasien, serta adanya kekurangan signifikan dalam jumlah sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga medis yang kompeten.
Penjelasan ini disampaikan oleh Kenneth setelah menghadiri rapat kerja antara Komisi C DPRD Jakarta, Dinas Kesehatan Jakarta, dan para direktur utama RSUD, yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta pada hari Rabu, (28/5/2025).
"Saat itu, saya menemukan fakta bahwa sumber daya manusia masih kurang. Kekurangan personel ini tentu berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Selain itu, komunikasi yang terjalin juga kurang efektif. Kita melihat calon pasien menumpuk, namun minimnya informasi yang diberikan," ujar Kenneth, Rabu.
Ia memberikan perhatian khusus pada lambatnya respons petugas terhadap kebutuhan pasien yang tengah menunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun ruang rawat inap.
Banyak pasien beserta keluarga mereka yang merasa diabaikan karena harus menunggu tanpa adanya penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan kesan penelantaran.
"Masyarakat ditempatkan di ruang transit untuk menunggu ketersediaan kamar atau ruang IGD. Ironisnya, pihak rumah sakit seringkali tidak memberikan informasi yang jelas mengenai fungsi ruang tersebut,” ungkapnya.
Kenneth juga menyoroti kondisi salah satu RSUD di Jakarta Barat yang disebutnya mengalami kekurangan tenaga medis yang cukup signifikan.
Ia mendesak pihak manajemen rumah sakit untuk segera melaporkan kekurangan personel ini kepada Dinas Kesehatan agar solusi yang tepat dapat segera ditemukan bersama dengan dukungan dari DPRD.
"RSUD Cengkareng, saya tekankan sekali lagi, masyarakat jangan sampai menjadi korban akibat permasalahan internal yang terjadi," tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya evaluasi, Kenneth mendorong Dinas Kesehatan Jakarta untuk lebih responsif dalam memantau kinerja RSUD. Bahkan, ia menyarankan agar dilakukan rotasi atau mutasi terhadap para pimpinan rumah sakit yang dinilai kurang cakap dalam menjalankan tugasnya.
"Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu kami akan merekomendasikan tindakan lebih lanjut, seperti rotasi atau penggantian personel. Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada gubernur, agar dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan," jelas Kenneth.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat memiliki rencana untuk mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang beroperasi di Jakarta menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
Pramono meyakini bahwa langkah ini akan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mengangkat citra rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
“Berkaitan dengan RSUD, alasan saya ingin melakukan perubahan adalah untuk menumbuhkan semangat agar mereka mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, bahkan berstandar internasional,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Beberapa RSUD, termasuk Cengkareng, Tarakan, Pasar Minggu, dan Koja, direncanakan akan mengalami perubahan nama dan peningkatan pelayanan dalam waktu dekat.
“Mengenai penambahan nama tokoh atau elemen lainnya di depan nama RSUD, akan kami pertimbangkan. Yang terpenting, peningkatan pelayanan harus menjadi prioritas, termasuk di rumah sakit Cengkareng, Pasar Minggu, Koja, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
