M. Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, memberikan pembelaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait dengan berbagai serangan yang ditujukan kepadanya. Menurut Sarmuji, serangan ini terkait erat dengan implementasi kebijakan yang dianggap merugikan segelintir pengusaha besar.
Sarmuji menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat mengenai framing negatif yang dialamatkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal ini diduga berasal dari kalangan pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM. Kebijakan yang diambil Bahlil dinilai lebih pro terhadap kepentingan masyarakat luas dan membuka kesempatan bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun, kebijakan ini dinilai merugikan pengusaha yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam sektor pertambangan dan Migas.
“Kami berpendapat bahwa kebijakan Menteri ESDM dalam memberikan akses yang lebih luas kepada UMKM telah mengganggu kenyamanan para pengusaha yang selama ini menikmati keuntungan besar di atas sumber daya negara,” ungkap Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2025).
Selama ini, ia menambahkan, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Regulasi yang berlaku sebelumnya cenderung mengutamakan kepentingan korporasi, bahkan memberikan peluang besar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan mekanisme lainnya.
Kondisi ini telah lama menjadi sorotan berbagai pihak, terutama pelaku UMKM yang merasa hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sarmuji menjelaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan langkah korektif yang signifikan agar UMKM dapat berperan sebagai pemain utama dalam sektor pertambangan nasional.
Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mencabut sejumlah besar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan berencana untuk mendistribusikannya kepada UMKM lokal adalah sebuah terobosan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Sarmuji menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya progresif dalam mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata.
“Hal ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti peran mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya, yang juga turut melancarkan serangan terhadap Bahlil. Menurut Sarmuji, kelompok ini merasa terancam oleh upaya Bahlil dalam meningkatkan lifting migas.
“Mereka turut memanfaatkan berbagai narasi negatif untuk menggoyahkan kebijakan yang sebenarnya pro-rakyat,” jelas Sarmuji.
Di tengah upaya progresif yang dilakukan oleh Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ yang terkena dampak kebijakan ini melakukan perlawanan balik dengan berbagai cara. Mereka bahkan memanfaatkan isu-isu yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan kesalahan Bahlil untuk memanipulasi opini publik.
“Serangan yang ditujukan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik yang objektif, melainkan sebuah manuver kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Serangan terhadap Menteri ESDM sudah melampaui batas kewajaran dan merupakan upaya framing jahat yang memiliki target politik tertentu,” tegas Sarmuji.
“Saya menduga kuat bahwa hal ini disebabkan oleh kebijakan yang merugikan para pengusaha yang tidak bertanggung jawab,” sambungnya.
Contohnya, kasus penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, oleh Bahlil. Izin tersebut diterbitkan oleh menteri sebelumnya, namun kesalahan dilimpahkan kepada menteri yang menjabat saat ini. Sarmuji menekankan pentingnya agar publik tidak terjebak dalam narasi yang tidak adil.
“Ini bukan tentang masalah pribadi Menteri Bahlil, melainkan tentang bagaimana negara hadir untuk kepentingan rakyat,” tegas Sarmuji.
Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang populis dan berpihak pada rakyat, serta mendukung Bahlil dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
