MasterV, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, turut memberikan pandangannya terkait penulisan ulang sejarah yang tengah menjadi perbincangan hangat. Beliau menekankan pentingnya penulisan yang benar-benar berlandaskan fakta.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa inisiatif pemerintah dalam penulisan ulang sejarah Indonesia akan sepenuhnya didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang akurat, bukan sekadar narasi subjektif atau interpretasi sepihak.
Penegasan ini disampaikan oleh Fadli Zon sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diutarakan oleh PDI Perjuangan mengenai proses penulisan ulang sejarah nasional yang sedang berlangsung.
Fadli menambahkan bahwa pemerintah menjadikan pesan penting dari Presiden pertama RI, Soekarno, sebagai fondasi utama dalam penyusunan sejarah tersebut.
“Saya kira sejak awal di DPR, saya telah menyatakan bahwa penulisan sejarah ini penting. Justru pesan Bung Karno untuk tidak sekali-kali melupakan sejarah sangat relevan,” ungkapnya kepada Liputanku, Minggu, 1 Juni 2025.
Menurut Fadli Zon, urgensi untuk melakukan penulisan ulang sejarah sangatlah mendesak, mengingat sudah lebih dari dua dekade tidak ada pembaruan signifikan terhadap sejarah Indonesia.
“Bahkan, pemilu terakhir yang tercatat dalam sejarah kita adalah pemilu tahun 1997. Pemilu 1999 di era reformasi sama sekali tidak terdokumentasikan. Oleh karena itu, kita wajib menulis sejarah sebagai bagian dari memori kolektif bangsa,” jelasnya.
Menanggapi permintaan dari PDIP agar proses penulisan sejarah dilakukan secara transparan, Fadli meyakinkan bahwa pemerintah akan melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Siapa yang akan menulis sejarah? Tentu saja para ahli, sejarawan yang kompeten. Kami memiliki 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang sejarah dan keahlian yang teruji,” kata Fadli.
“Mereka adalah guru besar, doktor, dan PhD yang ahli di bidang sejarah. Jadi, tidak perlu khawatir. Tentu saja, kami akan mengadakan uji publik setelah penulisan selesai,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, telah menyampaikan pendapatnya mengenai penulisan ulang sejarah yang memicu polemik.
“Penulisan sejarah itu harus benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan sekadar ‘history’ atau ‘story’ dari pihak yang menang. Tetapi benar-benar menjadi ‘story’ atau cerita tentang perjuangan bangsa kita,” ujar Djarot saat berada di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Djarot mengingatkan agar tidak ada aspek sejarah yang disembunyikan. Ia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Jangan sampai sejarah itu ditutup-tutupi atau disimpang-simpangkan. Kita harus benar-benar memastikan bahwa penulisan sejarah dilakukan dengan terbuka,” tegasnya.
