MasterV, Jakarta – Penulisan ulang sejarah Indonesia adalah sebuah proyek yang kompleks dan memicu beragam diskusi. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memperbarui narasi sejarah nasional, menjadikannya lebih komprehensif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman yang terus berubah.
Menanggapi hal tersebut, Nilam Sari Lawira, seorang Anggota DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kementerian Kebudayaan untuk melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia. Namun, beliau menekankan betapa krusialnya penerapan pendekatan pengarusutamaan gender dalam penulisan sejarah Indonesia yang baru.
"Selama ini, penulisan sejarah Indonesia cenderung sangat maskulin dan terfokus pada figur-figur laki-laki. Padahal, perempuan juga memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa, hingga dalam upaya pelestarian budaya lokal," ujarnya dalam keterangan yang disampaikan pada hari Selasa (10/6/2025).
Politikus dari Partai NasDem ini menjelaskan bahwa terdapat banyak tokoh perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam narasi sejarah yang umum, padahal kontribusi mereka sangat signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kajian sejarah, bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun identitas kebangsaan yang lebih lengkap dan menghargai seluruh elemen yang ada di masyarakat.
"Hal ini sangat penting, dan kami berharap Kementerian Kebudayaan benar-benar memperhatikan pendekatan gender dalam proses penulisan ulang sejarah bangsa," tegasnya.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir terkait dengan program penulisan ulang sejarah nasional ini.
Beliau meyakinkan bahwa penulis yang terlibat adalah para sejarawan, bukan aktivis ataupun politisi.
"Saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan yang ahli di bidangnya. Mereka adalah doktor dan profesor di bidang sejarah. Jadi kita tidak perlu khawatir, mereka pasti memiliki kompetensi yang memadai dalam menulis sejarah," kata Fadli Zon, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada hari Jumat (6/6/2025).
Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa penulisan ulang sejarah sebenarnya merupakan bagian dari proses penulisan sejarah secara umum yang sudah lama tidak dilakukan oleh negara.
"Jadi, penulisan ulang sejarah ini, pada dasarnya adalah penulisan sejarah itu sendiri. Saya tegaskan kembali bahwa proses ini sudah berlangsung sejak bulan Januari. Bahkan sebelumnya, sejak awal menjabat sebagai Menteri, saya sudah memberikan arahan terkait hal ini. Karena sudah lama sekali negara kita tidak menulis sejarah," jelasnya.
Menurut Fadli, terakhir kali pemerintah secara resmi menulis sejarah adalah pada masa pemerintahan Presiden Habibie.
"Terakhir kali sejarah ditulis oleh pemerintah adalah di era Presiden Habibie. Jika Anda melihat sejarah yang ditulis oleh pemerintah, kapan terakhir kali dilakukan? Pemilu tahun 97 saja sudah terbayang," tuturnya.
