MasterV, Jakarta – Pemerintah, melalui Istana Kepresidenan, memberikan jaminan akan segera menuntaskan persoalan kompleks terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan sejumlah menteri terkait untuk menangani isu ini.
“Sudah, penanganan langsung sudah diupayakan,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan, pada hari Kamis (5/6/2025), menegaskan keseriusan pemerintah.
Teddy menjelaskan, setelah menerima laporan mengenai permasalahan ini, dirinya segera berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
“Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup telah mengambil langkah-langkah penting yang dibutuhkan saat ini. Kami langsung berkomunikasi dan berkoordinasi. Penyelesaiannya akan segera diupayakan,” imbuh Teddy, menunjukkan sinergi antar kementerian.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan nikel yang dijalankan oleh PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Untuk sementara waktu, operasi kami hentikan, sembari menunggu verifikasi lapangan,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.
Menurut Bahlil, perusahaan yang bersangkutan baru dapat melanjutkan operasinya setelah hasil verifikasi dari Kementerian ESDM diumumkan secara resmi.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, menyampaikan kekhawatirannya terkait informasi mengenai aktivitas pertambangan nikel di Papua Barat Daya yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada ekosistem Raja Ampat yang unik.
“Raja Ampat merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan untuk Indonesia, sebuah surga tersembunyi, dan representasi wajah pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya bersama,” tegas Zita dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Zita Anjani berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pertambangan tersebut untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
“Pemerintahan saat ini memberikan perhatian khusus pada isu-isu lingkungan. Kementerian terkait harus melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang benar-benar selaras dengan semangat perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” urai Zita.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta pemerintah daerah Papua Barat Daya, guna merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.
“Kami meyakini bahwa pembangunan dan pelestarian bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa harus mengorbankan masa depan lingkungan,” tandasnya.
Zita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi, hingga media massa, untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kelestarian Raja Ampat dan mendorong tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua Barat, tetapi merupakan aset berharga bagi kita semua, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Mari kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.
