JAKARTA, MasterV – Keputusan penting mengenai wacana pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional akan ditentukan pada bulan Juni 2025. Hal ini akan dibahas melalui sidang Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP), sebuah tim yang dibentuk khusus oleh Kementerian Sosial.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa sidang tim ad-hoc ini akan mengkaji secara mendalam seluruh nama tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional.
“Saat ini, kami sedang dalam proses mengumpulkan semua usulan yang masuk. Sidang tim ad-hoc yang akan membahas calon-calon pahlawan ini akan dilaksanakan pada awal Juni,” ungkap Agus Jabo di Jakarta, pada hari Rabu (28/5/2025).
“Setelah pembahasan selesai, hasil sidang akan diserahkan kepada Menteri Sosial untuk ditandatangani, kemudian dilanjutkan ke Dewan Gelar di Istana,” tambahnya.
Agus Jabo menyampaikan bahwa Kemensos sedang aktif menerima berbagai usulan pemberian gelar pahlawan yang diajukan oleh masyarakat melalui jalur resmi pemerintah daerah.
Nama-nama yang diusulkan tersebut kemudian akan dinilai kelayakannya untuk menerima gelar pahlawan nasional oleh TP2GP, yang terdiri dari para ahli sejarah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang berpengaruh.
Menurut Agus, sidang tim TP2GP tidak hanya berfokus pada aspek historis, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan.
Agus Jabo menegaskan bahwa seluruh aspirasi publik, baik yang mendukung maupun yang menolak, akan didengarkan dan menjadi bagian integral dari proses penilaian.
“Tentu saja, semua masukan harus kita dengarkan. Semua pertimbangan dan aspirasi masyarakat akan kami terima. Namun, proses usulan dari masyarakat melalui jalur resmi tetap harus kami terima. Nantinya, tim pengkajian yang akan mengevaluasi apakah usulan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak,” jelasnya.
Perdebatan yang Berkelanjutan
Wacana mengenai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah isu yang baru pertama kali muncul.
Setiap kali isu ini kembali mencuat, selalu memicu perdebatan sengit di masyarakat. Ada pihak yang berpendapat bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut atas jasa-jasanya dalam memimpin pembangunan nasional, sementara pihak lain menyoroti catatan pelanggaran HAM serta praktik korupsi yang terjadi di era Orde Baru.
“Usulan mengenai Pak Harto sudah beberapa kali diajukan, ya. Tahun 2010, 2015, dan tahun ini diusulkan kembali. Jadi, sudah berulang kali diusulkan. Tentu saja, setiap usulan harus dipelajari dengan seksama,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada hari Selasa (20/5/2025).
Gus Ipul, demikian sapaan akrabnya, menekankan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam tahap pengkajian yang mendalam oleh tim khusus.
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melalui serangkaian tahapan ketat yang memakan waktu antara satu hingga tiga tahun.
“Kami mendengarkan, kami mempelajari. Tindak lanjutnya nanti akan dibahas di tim gelar pahlawan, yang insyaallah akan bekerja dengan cermat dan memperhatikan semua aspek yang relevan,” kata Gus Ipul.
Menanggapi pro dan kontra yang muncul, Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Politikus PDI-P ini berpendapat bahwa sebaiknya semua pihak mempercayakan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Namun, ia berharap agar proses kajian dilakukan secara obyektif dan transparan.
“Jadi, biarkan dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sepantasnya dilakukan, diterima atau tidak,” tutur Puan.
Terdapat sejumlah tokoh yang kembali diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional pada tahun 2025, di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Proses nominasi para tokoh untuk menjadi pahlawan nasional akan ditentukan dalam sidang TP2GP yang dijadwalkan pada bulan Juni mendatang.
