PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berencana untuk segera merealisasikan pemisahan, atau spin off, dari BTN Syariah. Tindakan ini diambil setelah diperolehnya izin spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Proses spin off ini merupakan implementasi dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Unit Usaha Syariah (UUS). Regulasi ini mewajibkan pemisahan UUS dari bank induk.
Dalam ketentuan POJK tersebut dijelaskan bahwa bank dengan aset UUS yang mencapai 50% atau lebih dari total aset induk, atau yang aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, diwajibkan melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Berdasarkan data hingga akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai angka Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian ini, UUS BTN wajib melakukan pemisahan diri dari perusahaan induk. Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat dan memperbaiki struktur industri perbankan syariah secara keseluruhan.
“Diharapkan BTN Syariah dapat berkembang menjadi BUS dengan skala usaha yang besar dan fokus pada segmen pembiayaan perumahan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, seperti yang disampaikan pada hari Rabu (4/6/2025).
Menurut Dian, langkah yang diambil oleh manajemen BTN ini sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong konsolidasi di sektor perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi seperti spin-off, merger, atau akuisisi.
Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah berpendapat bahwa pasar perbankan syariah nasional memerlukan pemain yang memiliki spesialisasi dan pengalaman yang mumpuni. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas yang diperlukan dan merupakan salah satu yang paling berpengalaman.
“Saat ini, BTN Syariah adalah satu-satunya pemain syariah yang fokus pada sektor perumahan, tumbuh seiring dengan induknya. Hal ini menjadi modal yang kuat bagi BTN Syariah untuk melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah setelah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.
