JAKARTA, MasterV – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memaparkan alasan di balik keputusan pemerintah untuk menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp 24,4 triliun bagi masyarakat.
Menurut penuturannya, lanskap global saat ini masih sangat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai kebijakan tarif dan kondisi geopolitik yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia.
Kondisi tersebut diperkirakan akan menyebabkan perlambatan ekonomi global pada tahun 2025.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 yang semula berada di angka 3,3 persen, kini melemah menjadi hanya 2,8 persen akibat risiko dan eskalasi geopolitik," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, yang disiarkan secara daring pada Senin (2/6/2025).
"Situasi ini tentu akan memengaruhi perekonomian nasional, baik dari sisi harga komoditas, kinerja ekspor, maupun volatilitas di sektor keuangan, termasuk nilai tukar dan suku bunga," tambahnya.
Guna mengantisipasi potensi peningkatan risiko dan perlambatan ekonomi nasional akibat dampak global, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk memberikan lima paket stimulus.
Tujuannya adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan terus memperkuat stabilitas perekonomian.
"Hari ini telah diputuskan lima paket kebijakan ekonomi yang menyasar kelompok-kelompok tertentu yang akan mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut bahwa lima paket stimulus ekonomi yang akan diberikan kepada masyarakat pada bulan Juni-Juli 2025 ini membutuhkan anggaran total sebesar Rp 24,44 triliun.
Pemerintah berharap stimulus ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mendekati angka 5 persen.
"Nilai total keseluruhan paket ini adalah Rp 24,44 triliun, terdiri dari Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha," urai bendahara negara tersebut.
Selain kelima paket stimulus tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sebelumnya.
Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah.
Menurut Sri Mulyani, kombinasi dari kedua hal ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
"Kita harapkan pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi dapat tetap dijaga mendekati 5 persen, dari yang sebelumnya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ungkapnya.
"Dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan dapat turun lebih cepat," pungkas Sri Mulyani.
Dok Daop 7 Madiun Ilustrasi kereta api. Pemerintah siapkan diskon transportasi selama libur sekolah, periode Juni-Juli 2025. 5 Stimulus Ekonomi
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menguraikan kelima paket kebijakan stimulus ekonomi tersebut.
Pertama, pemberian diskon tarif transportasi selama periode libur sekolah menjelang tahun ajaran baru.
Diskon ini berlaku secara menyeluruh untuk seluruh moda transportasi.
Khusus untuk moda kereta api, diskon yang diberikan adalah sebesar 30 persen.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 0,3 triliun untuk program ini, yang diharapkan dapat menjangkau 2,8 juta penumpang kereta api selama bulan Juni dan Juli 2025.
"Diharapkan diskon ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri selama masa libur tahun ajaran," tutur Sri Mulyani.
Untuk tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen, sehingga harga tiket dapat sedikit lebih terjangkau.
Anggaran yang dialokasikan untuk diskon ini adalah sebesar Rp 0,43 triliun.
Selanjutnya, untuk moda angkutan laut, diberikan diskon tiket sebesar 50 persen.
"Dalam hal ini, anggaran sebesar Rp 0,21 triliun akan digunakan untuk periode Juni dan Juli. Diperkirakan, diskon tiket angkutan laut ini akan menjangkau 0,5 juta penumpang," jelasnya.
Dengan demikian, total anggaran untuk diskon tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut mencapai Rp 0,94 triliun.
Kedua, pemerintah juga akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20 persen dari tarif normal.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon tarif tol ini berlaku selama bulan Juni-Juli 2025 dan diperkirakan akan dinikmati oleh 110 juta pengendara yang menggunakan jalan tol.
"Diskon ini akan dilakukan melalui operasi non-PPN, karena Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat edaran kepada badan usaha jalan tol (BUJT) terkait kebijakan diskon tarif tol ini," tuturnya.
Ketiga, pemerintah memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin.
Penebalan bansos ini berupa tambahan dana sebesar Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat program kartu sembako.
Tambahan dana ini akan dibayarkan pada bulan Juni 2025.
Selain itu, penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan beras gratis sebanyak 10 kilogram (kg) selama dua bulan. "Total anggaran yang dialokasikan untuk tambahan kartu sembako dan bantuan pangan ini adalah sebesar Rp 11,93 triliun," kata Sri Mulyani.
"Kementerian Sosial akan melaksanakan tambahan kartu sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan yang dibayarkan di bulan Juni. Sementara untuk bantuan pangan, akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian," lanjutnya.
Penyaluran beras juga akan diupayakan agar tidak menyebabkan penurunan harga beras di tingkat petani.
Thinkstockphotos.com ilustrasi bantuan subsidi upahKeempat, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja dan guru honorer.
Untuk pekerja, BSU diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi kabupaten dan kota.
"BSU ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan akan diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan subsidi upah sebesar Rp 300 ribu per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi total Rp 600 ribu," jelas Sri Mulyani.
Ia berharap BSU ini dapat dicairkan pada bulan Juni 2025.
Untuk guru honorer, BSU akan diberikan kepada 565.000 guru honorer, yang terdiri dari 288.000 guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan 277.000 guru di Kementerian Agama.
"Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, yaitu Rp 600 ribu," ungkap Sri Mulyani.
Selain untuk pekerja dan guru honorer, dalam paket kebijakan keempat ini juga diberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya.
Perpanjangan diskon ini berupa potongan 50 persen untuk pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan (JKK).
"Tujuannya adalah agar para pekerja di industri padat karya yang terdampak tekanan akibat situasi global dan persaingan ekspor tetap mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen-nya saja," tutur Sri Mulyani.
"Anggaran untuk ini berasal dari Non-APBN. Sementara untuk subsidi upah dan guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun," lanjutnya.
Kelima, pemerintah memberikan diskon iuran JKK sebesar 50 persen bagi 17,3 juta pekerja yang menerima upah di bawah Rp 3,5 juta.
