Pemerintah baru-baru ini meluncurkan lima kebijakan insentif yang ditujukan bagi masyarakat, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelima insentif tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari potongan harga transportasi, diskon tarif tol, perluasan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, hingga diskon sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menaruh harapan besar agar paket stimulus yang diterbitkan pemerintah ini mampu menjadi katalisator bagi peningkatan daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan ini layak mendapatkan apresiasi. Apalagi, data yang tersedia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini memerlukan perhatian khusus,” ungkap Akbar dalam keterangannya pada hari Selasa (3/6/2025).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi sebesar 0,37% pada bulan Mei 2025. Ini merupakan deflasi ketiga yang terjadi, setelah sebelumnya tercatat pada bulan Januari sebesar 0,76%, dan bulan Februari sebesar 0,48%.
Akbar berpendapat bahwa deflasi ini mencerminkan penurunan daya beli di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,47 pada bulan April menjadi 108,07 pada bulan Mei 2025.
“Masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja. Mengenai penyebabnya, saya belum bisa memberikan kepastian. Apakah mereka menunggu hingga kondisi ekonomi benar-benar pulih, ataukah memang terdapat keterbatasan anggaran untuk berbelanja,” jelas Akbar.
Akbar meyakini bahwa paket stimulus senilai Rp 24,44 triliun ini berpotensi menjadi pemicu yang efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Terlebih lagi, momentumnya bertepatan dengan liburan sekolah, sehingga industri pariwisata dapat merasakan dampak positifnya secara signifikan.
“Stimulus yang diberikan meliputi diskon moda transportasi, tarif tol, dan subsidi upah. Stimulus ini dirancang untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap tinggi selama periode libur sekolah,” tutur Akbar.
Dampak Jangka Pendek
Meskipun memberikan angin segar bagi industri pariwisata, Akbar tidak serta merta merasa lega. Menurutnya, paket stimulus ini lebih bersifat sebagai langkah jangka pendek, sementara pemulihan ekonomi global masih menyimpan ketidakpastian.
“Saya masih ingat dengan jelas pernyataan Ibu Menkeu di DPR yang menyebutkan bahwa ekonomi dunia akan terus dibayangi oleh ketidakpastian. Sementara itu, paket stimulus ini hanya berlaku untuk bulan Juni dan Juli,” papar Akbar.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu merumuskan instrumen kebijakan yang lebih berorientasi jangka panjang. Misalnya, insentif yang mampu mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi.
Akbar juga menyerukan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan iklim investasi secara komprehensif. Hal ini mencakup deregulasi secara masif, sehingga investasi dapat mengalir dengan lancar dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat.
