MasterV, Jakarta – Direktur Eksekutif, Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, reshufle kabinet sudah layak dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan, mengingat ramainya tanggapan publik terhadap kinerja pada menteri.
MasterV, Jakarta – Direktur Eksekutif, Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, reshufle kabinet sudah layak dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan, mengingat ramainya tanggapan publik terhadap kinerja pada menteri.
"Tiga bulan pertama seharusnya presiden (Prabowo) sudah mampu menilai kinerja kementerian, ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).
Dedi menyatakan, presiden perlu mengambil langkah pergantian untuk memperkuat cita-cita pembangunan agar lebih solid dan terbangun sistem kerja yang lebih baik.
Soal mengapa hingga saat ini Prabowo belum melakukan reshuffle kabinet, Dedi menduga hal itu dikarenakan pertimbangan politis terkait komposisi koalisi yang belum sepenuhnya solid.
"Presiden Prabowo terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian," ujarnya.
Namun dalam kondisi seperti hari ini, dia meyakini perombakan kabinet sangat mungkin dan bisa saja sudah direncanakan Prabowo. "Reshuffle sangat mungkin, terlebih jika ada partai yang berhasil diajak bergabung lagi," kata Dedi memungkasi.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum berencana melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, kata dia, evaluasi kinerja para menteri maupun kepala lembaga terus dilakukan.
"Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Menurut dia, para menteri dan kepala badan sedang fokus mengerjakan tugas dan program-program pemerintah. Sebab, kata Prasetyo, masih banyak masalah di beberapa kementerian yang perlu diselesaikan dibandingkan memabahas reshuffle kabinet.
"Ada beberapa masalah di Kementerian. Lintas Kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup. Itu juga nyangkut di Pariwisata. Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan," jelasnya.
"Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Daripada sekedar membahas reshuffle, reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle," imbuh Prasetyo.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat negara yang tak mampu bekerja dengan baik mundur dari jabatannya. Prabowo tak segan memberhentikan pejabat yang tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara kaya, namun masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus diselesaikan. Prabowo mengungkap salah satu kekurangan Indonesia yakni, banyak para pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dan korupsi.
"Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandateris rakyat," jelasnya.
"Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan di tubuh kekuasaan," sambung Prabowo.
Prabowo menekankan kekayaan Indonesia harus dinikmati seluruh masyarakat. Dia berkomitmen untuk memberhentikan semua penyelewengan dan kebocoran yang merugikan masyarakat.
"Saya percaya dan saya yakin pada saat ini bangsa Indonesia di tengah tantangan global kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan," tutur Prabowo
