JAKARTA, MasterV – Indikator Politik Indonesia baru-baru ini mengumumkan hasil survei terbarunya yang menyoroti evaluasi publik terhadap kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, setelah mereka menjabat selama 100 hari.
Hasil survei tersebut mengungkap bahwa pengetahuan masyarakat mengenai program-program yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, masih tergolong minim, walaupun paparan dari media dan media sosial di Ibu Kota terbilang masif.
“Tingkat pengetahuan di DKI Jakarta masih rendah. Masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran publik terhadap program-program spesifik yang dijalankan oleh Gubernur Pramono,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat presentasi hasil survei di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/5/2025).
Sebagai contoh, program perluasan serta perpanjangan jam operasional perpustakaan umum, hanya diketahui oleh sepertiga warga Jakarta.
Burhanuddin menilai kondisi ini cukup ironis, mengingat Jakarta adalah wilayah dengan tingkat penetrasi media dan media sosial tertinggi di Indonesia.
“Hal ini menjadi otokritik yang penting bagi Pemprov DKI. Sosialisasi program harus dilakukan lebih agresif dan kreatif, tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga melalui kanal-kanal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga,” jelas Burhanuddin.
Survei ini dilaksanakan pada tanggal 12–19 Mei 2025, melibatkan 500 responden di Jakarta dengan margin of error ±4,5 persen. Metode yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan wawancara tatap muka langsung yang dilakukan oleh enumerator terlatih.
Sementara itu, Direktur Riset Indikator, Adam Kamil, menjelaskan bahwa meskipun beberapa program seperti job fair cukup familiar di kalangan warga, tingkat optimisme terhadap efektivitas program tersebut masih rendah.
“Warga mengetahuinya, namun respon mereka belum terlalu positif. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi saja tidak cukup. Substansi dan pelaksanaan program juga harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain, contohnya Jawa Barat, kinerja Gubernur Jakarta cenderung kurang menonjol dalam persepsi publik. Di Jawa Barat, tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi jauh lebih tinggi.
“Di sana, warga dapat melihat langsung kehadiran gubernurnya. Pak Dedi aktif turun langsung ke masyarakat, dan memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik, terutama di media sosial,” ujar Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan komunikasi publik seperti yang ditunjukkan oleh Dedi Mulyadi menjadi pelajaran berharga bagi para kepala daerah lainnya.
“Dalam sistem demokrasi, kemampuan teknis saja tidak mencukupi. Kesadaran dan kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi dua arah yang aktif, dan hal ini harus menjadi bagian integral dari kinerja seorang gubernur,” tandasnya.
Indikator berpendapat bahwa evaluasi publik terhadap 100 hari kerja gubernur sangat penting sebagai umpan balik awal, baik untuk perbaikan program maupun dalam membangun hubungan yang baik dengan warga di era informasi yang serba terbuka saat ini.
