MasterV, Jakarta – Indikator Politik Indonesia baru-baru ini mempublikasikan hasil survei teranyar mereka mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara. Hasil survei menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki peringkat teratas dalam daftar, diikuti oleh Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
"Berdasarkan survei, 23,9% responden menyatakan sangat percaya pada TNI, sementara 61,8% menyatakan cukup percaya. Presiden menempati urutan kedua, dengan 17,3% responden menyatakan sangat percaya dan 65,4% menyatakan cukup percaya. Kejaksaan Agung berada di urutan ketiga, dengan 13,1% responden menyatakan sangat percaya dan 62,9% menyatakan cukup percaya," ungkap Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, saat menyampaikan hasil survei secara daring pada hari Selasa (27/5/2025).
Burhanuddin menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik menempati posisi terbawah dalam daftar tingkat kepercayaan publik.
"Partai politik berada di urutan paling akhir, dengan hanya 7,4% responden menyatakan sangat percaya dan 58,2% menyatakan cukup percaya. DPR berada sedikit di atasnya, dengan 7,7% responden menyatakan sangat percaya dan 63,3% menyatakan cukup percaya. Polri mendapatkan kepercayaan yang lebih baik, dengan 13,3% responden menyatakan sangat percaya dan 58,9% menyatakan cukup percaya. KPK berada di posisi selanjutnya, dengan 12,7% responden menyatakan sangat percaya dan 59,9% menyatakan cukup percaya," jelas Burhanuddin.
Menanggapi temuan survei ini, Burhanuddin menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara tersebut mencerminkan *public trust*, bukan sekadar *approval rate*. Ini berarti, hasil survei ini mencerminkan kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan, bukan kinerja individu di dalamnya.
"Dalam literatur, kepercayaan merupakan elemen krusial dalam demokrasi. Jika masyarakat tidak percaya pada lembaga negara, akan sulit bagi lembaga tersebut untuk menjalankan kebijakan dengan efektif," terang Burhanuddin.
Oleh karena itu, Burhanuddin menekankan bahwa DPR dan partai politik memiliki tugas berat untuk meningkatkan kepercayaan publik, mengingat posisi mereka yang berada di urutan paling rendah.
"Ketika *public trust* terhadap institusi demokrasi seperti DPR dan partai politik rendah, bahkan kebijakan yang tepat pun akan dicurigai oleh publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri," tegasnya.
Burhanuddin menyarankan agar DPR dan partai politik melakukan pembenahan internal dan mengefektifkan kinerja lembaga mereka untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mempermudah pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.
Sebagai informasi tambahan, survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 17-20 Mei 2025. Responden survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP, yang mencakup sekitar 83% dari total populasi nasional.
Sampel dipilih menggunakan metode *double sampling* dengan total 1286 responden. *Double sampling* adalah metode pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang telah dilakukan sebelumnya.
*Margin of error* survei ini diperkirakan sekitar 2,8% pada tingkat kepercayaan 90% dengan asumsi *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung via telepon oleh pewawancara yang terlatih.
