JAKARTA, MasterV – Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer, tampaknya mendapatkan dukungan yang signifikan dari mayoritas warga Jawa Barat.
Gambaran ini muncul dari hasil survei terkini yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, yang menyoroti evaluasi 100 hari masa jabatan enam gubernur di Pulau Jawa.
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 89,5 persen responden mengetahui tentang program kontroversial ini.
“Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa 61,4 persen responden menyatakan persetujuannya, sementara 31,5 persen lainnya sangat setuju dengan penerapan kebijakan tersebut,” ungkap Burhanuddin Muhtadi, Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, saat menyampaikan hasil survei di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (28/5/2025).
Menurut data survei, hanya sebagian kecil, yakni 4,9 persen responden, yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program barak militer ini. Sementara itu, 0,8 persen lainnya menyatakan sangat tidak setuju.
Selebihnya, sekitar 1,4 persen responden memilih untuk tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.
Burhanuddin menjelaskan bahwa tingginya tingkat dukungan terhadap program ini menjadi faktor penting yang berkontribusi pada peningkatan popularitas Dedi Mulyadi di wilayah Jawa Barat.
“Popularitas Dedi Mulyadi memang sangat menonjol, sehingga tak heran jika Liputanku seringkali meliput kegiatan Kang Dedi Mulyadi karena daya tariknya yang tinggi. Inilah yang membedakannya dari gubernur-gubernur lainnya,” jelasnya.
Selain program barak militer, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan lain yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Jawa Barat.
Sebagai contoh, kebijakan terkait larangan sekolah mengadakan study tour (diketahui oleh 89,8 persen responden, dengan 57,9 persen setuju dan 31,8 persen sangat setuju), larangan sekolah menyelenggarakan acara wisuda (91,1 persen mengetahui, 58,4 persen setuju, dan 29,9 persen sangat setuju), serta larangan mengadakan acara perpisahan kelulusan di hotel atau gedung (87,6 persen mengetahui, 64 persen setuju, dan 26,8% sangat setuju).
Kebijakan mengenai larangan siswa membawa ponsel ke sekolah juga menerima dukungan yang besar (85,4 persen mengetahui, 63,0 persen setuju, dan 21,6 persen sangat setuju). Hal serupa juga berlaku untuk larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memenuhi syarat usia (90 persen responden mengetahui, 64,2 persen setuju, dan 28,6 persen sangat setuju).
Kebijakan lainnya yang juga mendapat respon positif adalah penertiban objek wisata ilegal di kawasan Puncak Bogor (80,3 persen tahu, 69,8 persen setuju, dan 20,5 persen sangat setuju), serta penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai (82,2 persen tahu, 70,3 persen setuju, dan 24 persen sangat setuju).
Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja 100 hari Dedi Mulyadi juga tergolong tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan lima gubernur lainnya di Pulau Jawa.
“Tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai angka 94,7 persen, menjadikannya yang tertinggi di antara gubernur lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin menambahkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi didorong oleh kemampuannya dalam berkomunikasi dan memanfaatkan media sosial secara masif.
“Jumlah pengikutnya di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram sebanyak 3,5 juta, sehingga program-program yang dijalankannya dapat dengan mudah tersosialisasi kepada masyarakat,” paparnya.
Survei ini dilaksanakan pada tanggal 12–19 Mei 2025 di enam provinsi yang berada di Pulau Jawa. Sebanyak 3.100 responden terlibat dalam survei ini, dengan menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
