Sebagai respons terhadap tragedi tanah longsor yang merenggut nyawa 21 orang, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah secara resmi menutup total seluruh area pertambangan galian C di Gunung Kuda.
Menurut laporan dari Antara, Sabtu (7/6/2025), Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan di Cirebon bahwa penutupan wilayah ini merupakan hasil musyawarah mufakat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon. Langkah ini juga sebagai implementasi dari pencabutan status tanggap darurat yang telah dilakukan sejak Kamis (5/5).
"Setelah upaya pencarian korban dihentikan, maka area tersebut secara resmi ditutup. Tidak diperkenankan adanya aktivitas apapun, serta warga dilarang memasuki area tersebut," tegas Imron.
Keputusan penting ini segera ditindaklanjuti oleh unsur TNI dan Polri dengan tujuan mencegah segala bentuk aktivitas masyarakat di lokasi yang saat ini berstatus rawan, serta masih dalam proses investigasi hukum. Imron mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan upaya pencarian terhadap empat korban yang masih tertimbun material longsor, mengingat tindakan tersebut sangat berisiko dan berpotensi menambah jumlah korban.
"Demi keselamatan kita bersama, sekali lagi, dilarang melakukan aktivitas apapun di area tersebut," imbaunya.
Komandan Korem 063/SGJ, Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, menekankan bahwa akses menuju lokasi pertambangan akan segera dipasangi portal dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang dapat memasuki kawasan tersebut.
Selain untuk menjamin keselamatan, penutupan ini juga dilakukan karena sejumlah peralatan dan kendaraan yang berada di lokasi masih menjadi bagian integral dari proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. "Kami akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian. Mengingat masih terdapat barang bukti di lokasi, maka pengamanan yang ketat menjadi sangat krusial," jelasnya.
Hista menambahkan bahwa TNI siap untuk memberikan bantuan dalam proses penjagaan lokasi pertambangan jika memang diperlukan. Meskipun demikian, pengawasan utama akan tetap menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.
"Apabila dibutuhkan penjagaan bersama, kami siap untuk membantu sepenuhnya. Akan tetapi, untuk pengamanan secara keseluruhan nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak kepolisian," pungkasnya.
