“`html
JAKARTA, MasterV – Yan Mandenas, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, mengungkapkan bahwa praktik pertambangan ilegal marak terjadi di Papua, dengan dugaan keterlibatan oknum pemerintah serta anggota TNI-Polri.
Informasi ini, menurut Mandenas, diperoleh dari laporan yang diterimanya langsung dari masyarakat. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung di Bumi Cenderawasih.
“Termasuk aktivitas penambangan emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan sejumlah kabupaten lainnya di wilayah Papua,” jelas Mandenas dalam keterangannya pada hari Minggu (8/6/2025).
Menyikapi situasi ini, Mandenas mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) untuk segera melakukan penertiban terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Papua.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian bagi pemerintah dalam menerbitkan izin pertambangan baru.
Kasus pertambangan yang terjadi di wilayah Raja Ampat, yang saat ini menjadi perhatian publik, dapat dijadikan momentum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh izin tambang yang ada di Papua, menurutnya.
“Persoalan ini seharusnya membuka mata kita semua bahwa terdapat banyak sekali aktivitas pertambangan di Papua yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, namun anehnya tetap mendapatkan rekomendasi untuk beroperasi,” tegas Mandenas.
Politikus dari Partai Gerindra ini menduga bahwa perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat mendapatkan dukungan (beking) dari pejabat setempat.
Tidak hanya itu, keterlibatan oknum pejabat di kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pertambangan juga turut dicurigai.
“Sudah pasti ada campur tangan dari oknum pejabat di kementerian terkait. Di samping itu, terdapat pula proses yang tidak sesuai prosedur dalam administrasi izin usaha pertambangan nikel,” pungkas Mandenas.
“`
