Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ibu Sari Yuliati, menyampaikan serangkaian catatan penting berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Sebagai bagian dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Ibu Sari menekankan urgensi evaluasi mendalam terkait aspek teknis serta kualitas layanan yang diberikan kepada para Jemaah.
"Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ternyata menyisakan beberapa isu yang memerlukan evaluasi secara komprehensif. Kami mendapati adanya kasus jemaah yang tidak memperoleh penginapan yang memadai, pemisahan keluarga antara suami, istri, dan orang tua, ketersediaan bus yang terbatas, hingga kualitas makanan yang kurang memuaskan," ungkap Ibu Sari dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Senin, 9 Juni 2025.
Menurut pandangannya, meskipun pelaksanaan ibadah haji melibatkan sinergi lintas lembaga dan otoritas Arab Saudi, Pemerintah Indonesia tetap memikul tanggung jawab untuk menjamin pelayanan yang manusiawi dan sesuai standar bagi seluruh jemaah haji.
"Ibadah haji adalah sebuah perjalanan spiritual yang selayaknya dijalani dengan ketenangan dan kekhusyukan. Apabila aspek-aspek pelayanan mendasar tidak terpenuhi dengan baik, hal ini tentu saja akan berdampak signifikan terhadap kualitas ibadah yang dijalani oleh para jemaah kita," jelasnya lebih lanjut.
Ibu Sari juga menambahkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) bahkan hingga penegakan hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami membuka diri terhadap berbagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Pembentukan pansus bukanlah hal yang mustahil, dan penegakan hukum juga dapat dipertimbangkan. Namun, prioritas utama saat ini adalah fokus pada pengumpulan data masalah secara menyeluruh, sehingga evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat dan komprehensif," tegasnya.
Beliau pun mendorong kolaborasi yang erat antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait di Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dan memadai bagi para jemaah.
"Saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki sistem secara jujur dan transparan. Kami sangat berharap, agar di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi jemaah yang merasa diabaikan," pungkasnya.
