MasterV, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya per Selasa 10 Juni 2025. Itulah top 3 news hari ini.
Hal ini dibahas Prabowo saat rapat terbatas bersama kementerian terkait di Hambalang, Jawa Barat, Senin 9 Juni 2025 seperti disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
Pemerintah mengajak semua pihak kritis dan bijak dalam menerima informasi terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Pemerintah juga berterima kasih kepada aktivis lapangan yang menyampaikan informasi.
Sementara itu, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2019-2023.
Nadiem Makarim meyakini, proses hukum yang adil akan dapat membedakan antara kebijakan yang dijalankan dengan itikad baik, dan yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Nadiem berharap masyarakat tetap bersikap kritis namun adil. Jangan sampai terburu-buru menarik kesimpulan dan jauh dari kebenaran.
Berita terpopuler lainnya di kanal News MasterV adalah terkait Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan penuhi panggilan sebagai saksi terkait laporan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ade Darmawan hadir setelah laporan polisi yang diusut oleh Polres Metro Jaksel dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
Dalam kesempatan itu, Ade mempertanyakan, alasan Polda Metro Jaya mengambil alih proses penanganan perkara ini. Menurut dia, progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus. Ade pun mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.
Ade kemudian membandingkan penanganan laporan lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Menurut dia, dalam kasus ini kinerja penyidik yang dinilainya lambat.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News MasterV sepanjang Selasa 10 Juni 2025:
Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya per Selasa 10 Juni 2025.
Hal ini dibahas Prabowo saat rapat terbatas bersama kementerian terkait di Hambalang, Jawa Barat, Senin 9 Juni 2025.
"Kemarin Bapak Presiden memimpim rapat terbatas salah satu membahas IUP di Kabupaten Raja Ampat. Atas persetujuan Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
Konferensi pers ini dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2019-2023.
"Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis," tutur Nadiem Makarim di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 10 Juni 2025.
"Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan," sambungnya.
Nadiem meyakini, proses hukum yang adil akan dapat membedakan antara kebijakan yang dijalankan dengan itikad baik, dan yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya.
"Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun," ucap dia.
Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan penuhi panggilan sebagai saksi terkait laporan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Ade Darmawan hadir setelah laporan polisi yang diusut oleh Polres Metro Jaksel dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
"Jadi hari ini, teman-teman ya, hari ini kita pemeriksaan dua kali. Yang tadinya, ini ada penarikan ya. Jadi yang di Jakarta Selatan, itu dikembalikan ke Polda Metro Jaya, dan itu gabungan jadinya. Jadi mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini. Makanya saya juga mau menanyakan kepada polda metro, bahwa ini ditarik untuk apa," kata Ade kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.
Dalam kesempatan itu, Ade mempertanyakan, alasan Polda Metro Jaya mengambil alih proses penanganan perkara ini.
Menurut dia, progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus. Ade pun mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.
