Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, memimpin jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Balai Kota Jakarta. Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan utama.
“Pancasila bukanlah sekadar catatan sejarah semata, atau sekadar teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Lebih dari itu, ia adalah ruh bangsa, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi kompas penunjuk arah dalam mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” tegas Bapak Rano Karno saat menyampaikan amanatnya pada Senin (2/6/2025).
Dalam konteks pembangunan nasional yang tengah berjalan, Bapak Rano Karno menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai agenda prioritas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Beliau menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila adalah fondasi yang paling fundamental.
“Mengapa hal ini menjadi prioritas utama? Karena kita semua menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan yang tidak dilandasi oleh arah ideologis yang jelas akan sangat mudah terombang-ambing,” ungkapnya.
“Kemajuan ekonomi yang tidak berakar pada nilai-nilai Pancasila berpotensi besar menimbulkan ketimpangan. Demikian pula, kemajuan teknologi tanpa bimbingan moralitas Pancasila dapat menjerumuskan bangsa ini pada dehumanisasi,” lanjutnya dengan lugas.
Menurut pandangannya, memperkokoh ideologi Pancasila sama halnya dengan menegaskan arah pembangunan bangsa, terutama di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks tantangannya.
“Kita menjadi saksi penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, bahkan disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita semua terpanggil untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” paparnya lebih lanjut.
Bapak Rano Karno menegaskan bahwa di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.
“Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, dan bukan semata-mata kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” ujarnya dengan menekankan.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa di bidang ekonomi, kepastian hukum sangat diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja. Pembangunan harus menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Keadilan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan, serta koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam kemajuan bangsa ini,” jelasnya.
Kemudian, beliau mengingatkan bahwa Pancasila juga harus menjadi pedoman utama dalam berinteraksi di dunia maya. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa media sosial bukanlah ruang yang bebas nilai.
“Etika, toleransi, dan sikap saling menghargai harus tetap dijunjung tinggi. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari bersama-sama kita perangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan meningkatkan literasi digital dan semangat gotong-royong,” tutupnya.
