Isu terkait visa furoda yang belum terbit pada musim haji 2025 menjadi perhatian utama. Al Muzzammil Yusuf, Presiden PKS, mendesak adanya upaya perbaikan menyeluruh, mengingat banyaknya calon jemaah yang gagal berangkat meskipun telah membayar biaya yang tidak sedikit.
“Kami sangat berharap, sungguh berharap, agar ke depan ada perbaikan signifikan. Saya memahami betul bagaimana perasaan para calon jemaah furoda yang telah mendaftar, telah mendapatkan izin dari keluarga, dan sudah membayangkan diri berada di depan Ka’bah,” ungkap Muzzammil saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
“Perlu diingat, mereka datang bukan untuk mencari keuntungan bisnis, melainkan untuk beribadah. Mereka rela mengeluarkan biaya yang besar,” lanjutnya.
Muzzammil menyampaikan keprihatinannya atas permasalahan ini. Oleh karena itu, ia berharap DPR RI dan Pemerintah dapat berkoordinasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“PKS melihat persoalan ini dengan rasa prihatin yang mendalam. Kami berharap Kementerian Agama bersama DPR, serta Kemlu, Imigrasi, dan Kedutaan Arab Saudi, dapat bekerja sama untuk memperbaiki sistem ini,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang jumlah peserta hajinya jauh lebih sedikit dari kuota yang telah dialokasikan. Untuk itu, Muzzammil mendorong pemerintah untuk memanfaatkan opsi kuota haji negara lain yang tidak terpakai sebagai solusi alternatif untuk mengakomodasi keberangkatan jemaah haji furoda asal Indonesia.
“Terdapat jatah-jatah dari luar negeri yang, seperti yang pernah kami saksikan saat kunjungan PKS ke Uzbekistan dan negara lainnya, tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena jumlah jemaah haji mereka tidak banyak,” jelas Muzzammil.
“Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan yang proporsional, yaitu jatah-jatah negara yang tidak digunakan tersebut sebaiknya dialihkan ke Indonesia,” tambahnya.
Menurutnya, alternatif ini perlu dipertimbangkan agar keberangkatan haji furoda tidak mengganggu antrean keberangkatan haji reguler yang sudah sangat panjang. Ia menambahkan bahwa masa antrean haji reguler di Indonesia saat ini sudah mencapai 15 hingga 20 tahun.
“Lima belas tahun (antre), bahkan ada daerah yang sudah mencapai 20 tahun, bahkan lebih. Kita berharap ke depan pelayanan dan pengelolaan haji akan semakin baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Beliau mengimbau agar seluruh calon jemaah tidak mudah tertipu oleh janji-janji terkait visa furoda.
“Menurut informasi dari pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan dikeluarkan. Oleh karena itu, seluruh calon jemaah diharapkan tidak tertipu oleh janji-janji yang mengatakan bahwa visa furoda akan tersedia menjelang puncak musim haji, karena Kerajaan Saudi telah memastikan bahwa tidak akan ada visa tersebut,” ujar Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5).
Ia mengonfirmasi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi memang menerbitkan visa furoda. Namun, situasinya berbeda untuk tahun ini.
