Terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjawab setiap aspirasi serta kebutuhan yang mendesak dari rakyat.
Wakil Menteri Sosial RI, Bapak Agus Jabo Priyono, terjun langsung mendengarkan aspirasi dari para penerima manfaat bantuan sosial dalam acara Public Hearing Gempita (Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air) yang diselenggarakan bersama Kantor Komunikasi Presiden.
Perlu diketahui, Public Hearing Gempita ini adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian kegiatan 'Double Check', sebuah inisiatif rutin Gempita yang bekerja sama erat dengan Kantor Komunikasi Presiden. Tujuannya adalah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Kegiatan yang bertajuk “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil,” ini mempertemukan Bapak Agus Jabo dengan enam penerima manfaat yang menerima bantuan pemberdayaan usaha, program PKH, serta rehabilitasi sosial.
Salah seorang penerima manfaat, Ahmad Habiballoh (41), seorang penyandang disabilitas sensorik netra, menyampaikan kepada Bapak Agus Jabo bahwa berkat program rehabilitasi, kini ia mampu hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya, Abi, demikian ia akrab disapa, mendapatkan rehabilitasi yang komprehensif di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.
Saat ini, Abi telah berhasil menjadi seorang instruktur refleksi yang handal di sentra tersebut. Abi menuturkan bahwa melalui Kemensos, para penyandang disabilitas dapat membangun kepercayaan diri yang kuat, hidup mandiri, serta diberikan pelatihan intensif di bidang pijat, massage, dan shiatsu.
Menanggapi hal tersebut, Bapak Agus menegaskan bahwa memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan adalah bagian integral dari tugas perlindungan sepanjang hayat yang diemban oleh Kemensos.
“Kemensos menjalankan berbagai program intervensi dan Atensi yang dirancang khusus untuk membantu mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Bapak Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (29/5/2025).
Beliau juga menjelaskan bahwa Kemensos saat ini tengah berupaya untuk meluruskan program bantuan yang ada. Menurutnya, program ini tidak hanya fokus pada pemberian perlindungan dan rehabilitasi sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat yang masih produktif dan menerima bantuan sosial diberikan bantuan pemberdayaan agar mereka mampu mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial dari pemerintah. Bapak Agus memiliki harapan besar agar saudara-saudara kita yang kurang mampu dapat berdaya, dan negara akan selalu hadir untuk memberdayakan mereka.
Kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Agus juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo. Pesan pertama adalah mengenai bantuan sosial yang harus tepat sasaran.
“Saat ini, Indonesia telah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang akurat. Semua program harus disusun berdasarkan data tersebut, sehingga indikator pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat kita pantau dengan baik,” jelas Bapak Agus.
“Grafiknya pun dapat kita lihat peningkatannya. Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kita dapat mengetahui jumlah orang miskin di Indonesia, alamat mereka, serta profil mereka secara detail,” lanjut Bapak Agus.
Pesan kedua dari Presiden adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga di bawah 5% pada tahun 2029. Saat ini, angka kemiskinan berada di angka 8,57%, atau sekitar 24 juta jiwa.
Tindak lanjut dari upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan telah diamanatkan oleh Presiden melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Dalam Inpres tersebut, hampir seluruh Kementerian mendapatkan tugas yang jelas, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Tugas Kemensos adalah memutakhirkan data, data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut, agar para penerima manfaat bansos benar-benar tepat sasaran,” tegas Bapak Agus.
Selanjutnya, pesan Presiden yang tak kalah penting adalah membangun Sekolah Rakyat. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, Kemensos akan membentuk Satgas dan pada bulan Juli mendatang akan dibuka Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan.
“Kita ingin agar siswa-siswa dari keluarga miskin ini tidak hanya cerdas dan berilmu, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, serta masa depan yang cerah,” kata Bapak Agus.
Bapak Agus menambahkan bahwa selain menargetkan pemutusan rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat, Presiden juga ingin memuliakan orang-orang miskin di Indonesia. Bapak Agus menegaskan bahwa Kemensos sepenuhnya mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan hal ini hanya dapat terwujud melalui sinergi dan gotong-royong antara pemerintah dan swasta, serta antara pemerintah dan rakyat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Hasan Nasbi, berharap agar melalui kegiatan ini, para menteri atau wakil menteri dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai apa yang telah dilakukan saat ini dan apa yang akan dilakukan di masa mendatang, sehingga selalu terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Bapak Hasan, PCO hanya berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan penerima manfaat dengan pembuat kebijakan.
“Dari pertemuan tersebut, diharapkan muncul dialog umpan balik yang konstruktif. Jika ada hal-hal yang belum maksimal atau masih kurang, maka dapat segera diperbaiki,” ujar Bapak Hasan.
Senada dengan Bapak Hasan, Ketua Umum Gempita, Bapak Alfonso Ferry Pahotan, menyatakan bahwa kegiatan Public Hearing akan diselenggarakan secara berkala. Melalui kegiatan ini, menurut Bapak Alfonso, informasi yang benar dapat disebarkan secara luas, sehingga masyarakat tidak menjadi gagal paham.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri UMKM RI, Bapak Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Pertanian RI, Bapak Sudaryono, Wakil Menteri Kesehatan RI, Bapak Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Fajar Riza Ul Haq.
