MasterV, Jakarta – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), dengan tegas membantah laporan yang dimuat oleh media Israel, Ynet, mengenai adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel yang berlangsung pada tahun 2024.
Menurut laporan tersebut, perundingan ini diadakan dengan tujuan untuk “menormalisasi” hubungan antara kedua negara, sebagai imbalan atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
“Pertemuan semacam itu tidak pernah terjadi,” ujar Yusril, seperti yang dikutip dari Antara pada hari Kamis (29/5/2025).
Yusril juga menjelaskan bahwa istilah “normalisasi hubungan” yang digunakan oleh media Israel tidaklah akurat. Pada kenyataannya, Indonesia memang tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Beliau mengungkapkan bahwa pihak Israel memang pernah menawarkan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD, dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Akan tetapi, Yusril menegaskan bahwa permintaan tersebut telah ditolak mentah-mentah.
Lebih lanjut, Yusril menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ada persyaratan yang mengharuskan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
“Saya sendiri hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada pembahasan mengenai isu seperti yang diberitakan oleh Liputanku Israel dalam sidang tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap ataupun dukungan dari Israel.
Yusril mengatakan bahwa isu mengenai pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kembali mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Dalam hal ini, Indonesia tetap berpegang teguh pada posisinya, yaitu memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi untuk konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina terlebih dahulu. Setelah pengakuan tersebut, barulah Indonesia akan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Menko Kumham Imipas.
