MasterV, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah pemberitaan yang beredar dari media Israel, Ynet. Pemberitaan tersebut mengklaim adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu. Perundingan ini disebut-sebut berkaitan dengan upaya "menormalisasi" hubungan antara kedua negara.
Menurut laporan dari media tersebut, perundingan ini dilandasi oleh imbal balik. Israel, disebut-sebut, memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Pertemuan semacam itu sama sekali tidak pernah terjadi,” ujar Bapak Yusril dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, sebagaimana dikutip pada hari Jumat (30/5/2025).
Bapak Yusril berpendapat bahwa istilah "normalisasi hubungan" yang digunakan oleh media Israel tersebut tidaklah tepat. Pasalnya, sejak awal, Indonesia memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, Bapak Yusril mengamini bahwa Israel pernah mengemukakan wacana mengenai dukungan mereka terhadap pencalonan Indonesia di OECD. Syaratnya, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik. Akan tetapi, usulan ini dengan tegas ditolak oleh pihak Indonesia.
"Permintaan tersebut secara tegas telah kami tolak,” demikian penegasan Bapak Yusril.
Beliau menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah ada persyaratan yang mewajibkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan pidato bersama dengan Presiden Guatemala.
"Tidak ada satu pun isu seperti yang diberitakan oleh media Israel tersebut yang dibahas dalam sidang tersebut. Oleh karena itu, proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD sama sekali tidak bergantung pada sikap maupun dukungan dari Israel," jelas beliau.
Sebagai informasi tambahan, isu mengenai pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kembali mencuat ke permukaan. Hal ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam upaya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
Namun demikian, Indonesia tetap teguh pada posisinya. Indonesia akan terus mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi untuk mengatasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus mengakui terlebih dahulu kemerdekaan Palestina. Baru setelah adanya pengakuan tersebut, Indonesia akan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” demikian Bapak Yusril menandaskan.
